1 day ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempertimbangkan untuk mengurangi luas rumah subsidi, hal itu tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025. Dari itu ada usulan perubahan pada ukuran minimal rumah subsidi di perkotaan, dengan luas minimal 18 m2 dan maksimal 36 m2.
Ketua Umum Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyadari potensi perubahan regulasi itu karena semakin mengecilnya lahan.
"Tentang luasan bangunan untuk rumah, tentu sangat terkait dengan persoalan lahan yang sempit dan susah di perkotaan, serta pertimbangan keterjangkauan harga dan daya beli atau kemampuan beli masyarakat secara umum," kata Ari kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/6/2025).
Pengembang pun memberi catatan perubahan regulasi itu tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan, melainkan cenderung untuk keluarga muda.
"Kalo tentang Idealnya asal rumah yang makin sempit itu ditata dan dikelola dengan baik, saya pikir masih cukup layak, tentu bagi keluarga-keluarga muda ya, yang belum punya anak, yang baru menikah, atau bahkan yang belum berkeluarga," sebut Ari.
"Masyarakat kita di Indonesia juga terbiasa dengan rumah tumbuh. Sekarang mungkin masih type 18 m2, namun seiring pendapatannya yang naik, anaknya juga tambah, maka biasanya nanti rumahnya ikut direnovasi menyesuaikan dengan jumlah keluarga yang tinggal di rumah itu, sekaligus untuk semakin membuat nyaman dan ideal rumah tinggal keluarga mereka itu," lanjutnya.
Pemerintah juga terkendala dengan adanya aturan lama yakni luas bangunan sebesar 21m2.
"Memang pasti aturan ini akan terkendala UU Perumahan yang lama, yang minimal harus berluas bangunan 21 m2. Maka HIMPERRA mengusulkan luas bangunan FLPP di kota-kota besar nanti minimal adalah 21 m2 dan tanah atau lahannya minimal 35-40 m2 biar memungkinkan untuk menambahkan kamar bila diperlukan nantinya," sebut Ari.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengumuman! Beli Rumah Sampai Juni 2025 Dapat Diskon Pajak
