Prabowo Reshuffle, Arif Satria Ungkap Prioritas Prabowo Buat BRIN

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah melantik Arif Satria dan Amarulla Octavian sebagai kepala dan wakil kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dasar hukum pengangkatan keduanya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 123P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

"Insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari bapak presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik," kata Arif kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurut Arif, riset akan menjadi tumpuan tiap negara untuk mendorong kemajuan ekonomi. Dia mencontohkan semakin tinggi Global Score Innovation Index, maka GDP per kapita sebuah negara akan semakin tinggi.

"Sehingga kita mau tidak mau harus menggenjot bidang R&D, bidang inovasi ini," ujar Arif.

Kemudian, dia juga akan melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Menurut Arif, langkah itu perlu dilakukan untuk memperkuat ekosistem riset dan membangun sinergi antara kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Danantara Indonesia hingga pemerintah daerah.

"Saya kira Danantara adalah mitra strategis yang harus kita support dalam rangka untuk mendukung kemajuan ekonomi dan industri kita," katanya.

Selain itu, eks Rektor IPB University itu juga bicara mengenai langkah konkret seperti pengembangan dan penguatan science techno park di daerah. Menurutnya, kawasan khusus sains ini akan menjadi institusi yang menjembatani dari dunia riset dengan dunia industri.

"Dengan adanya science techno park daerah, dengan fokus pada bidang keunggulan daerah, Insya Allah masalah-masalah yang ada di daerah ini bisa diselesaikan. Dan inilah sinergi antara pihak daerah, perguruan tinggi, pemerintah dan juga pusat," ujar Arif.

Terkait kebijakan, menurutnya, BRIN juga harus menjadi think thank pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

"Sehingga kebijakan yang kita ambil berbasis pada sains yang kuat, pada riset yang kuat, dan itulah salah satu bentuk akuntabilitas dari kebijakan publik nanti akan dilakukan oleh pemerintah," kata Arif.