2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tetap di level Rp6.500 per kilogram (kg) meski target serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2026 dipatok tinggi, yakni 4 juta ton setara beras. Keputusan itu memantik respons beragam dari petani hingga pelaku penggilingan padi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) Henry Saragih menilai, HPP gabah semestinya dinaikkan karena angka saat ini masih di bawah usulan petani.
"Ya menurut kita, sebenarnya harusnya pemerintah menaikkan, karena HPP sekarang ini masih di bawah yang kita usulkan. Harusnya dinaikkan," kata Henry kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/1/2026).
SPI pun mengusulkan HPP gabah dinaikkan menjadi Rp7.000 per kg. Henry menyebut angka tersebut dibutuhkan agar petani bisa lebih sejahtera, terlebih ada kenaikan biaya usaha tani sejak 2023.
"Kalau mau petani sejahtera ya HPP gabah harus Rp7.000 per kg. Karena terdapat kenaikan biaya usaha tani dari tahun 2023 lalu sebesar Rp1.000 per kg untuk menghasilkan gabah. Jadi jika HPP GKP sebesar Rp6.500 per kg itu belum layak," tegas dia.
Ia juga mengingatkan, usulan Rp7.000 per kg sebenarnya bukan hal baru. SPI sebelumnya sudah menyampaikan angka tersebut, namun pemerintah saat itu menetapkan Rp6.500 per kg.
"Ini usulan SPI sebelumnya, usulan yang dulu, karena kita usul Rp7.000 pemerintah masih menyetujuinya Rp6.500. Jadi kita sekarang ya kalau seandainya dianggap lah tidak ada kenaikan yang paling sangat signifikan makanya menurut kita sekarang ini harusnya kenaikannya yang minimal menjadi Rp7.000 gitu," ucap Henry.
SPI menilai rencana HPP gabah Rp6.500 per kg belum layak terutama bagi petani penggarap yang menyewa lahan. Menurut Henry, tekanan biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga benih varietas keluaran pemerintah yang naik dari Rp15.000 menjadi Rp17.000, harga obat-obatan tanaman yang naik sekitar 20%, hingga ongkos pengairan akibat kenaikan BBM untuk irigasi yang juga naik sekitar 20%.
Ia juga menyinggung kondisi pengairan yang makin berat. Jika sebelumnya pengairan bisa dilakukan selang sehari, pada 2024 petani harus mengisi air setiap hari selama 60 hari. Selain itu, beban sewa lahan bagi petani tak bertanah juga ikut naik.
Bagi SPI, persoalan petani tidak cukup diselesaikan dari sisi hilir seperti jaminan harga, tetapi juga perlu pembenahan dari hulu. Henry mendorong redistribusi tanah seluas 2 hektare melalui Reforma Agraria kepada seluruh petani, agar lahan tersebut bisa ditanami tanaman pangan.
Henry menambahkan, komponen sewa tanah menjadi salah satu penyumbang biaya tertinggi dalam usaha tani. Ia juga mengingatkan sebagian besar petani Indonesia masih tergolong gurem, dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektare.
"Pembenahan juga harus dilakukan dengan memperbaiki distribusi produksi pertanian, dan alat mesin pertanian (alsintan). Tugas ini dilakukan oleh pemerintah dengan menumbuhkembangkan koperasi petani", ujar Henry.
HPP Gabah Belum Mendesak Dinaikkan?
Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso memandang target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagai target yang baik dan memadai untuk stabilisasi harga, baik di tingkat petani maupun konsumen.
"Target pengadaan 2026 sebesar 4 juta ton setara beras, target yang baik dan memadai untuk stabilisasi harga di tingkat petani dan di konsumen, sejalan dengan target produksi yang ditetapkan," kata Sutarto kepada CNBC Indonesia, dihubungi terpisah.
Saat ditanya mengenai keputusan HPP gabah yang belum akan naik, Sutarto menilai saat ini HPP belum perlu dinaikkan karena dinilai sudah cukup memberi keuntungan bagi petani.
"HPP saat ini belum perlu dinaikkan, karena saat ini sudah cukup memberikan keuntungan bagi petani. Catatan pentingnya adalah perlu penyaluran sarana produksi yang tepat serta perlu dihilangkan preman sawah," ujarnya.
Ia menekankan, harga sesuai HPP harus benar-benar dinikmati petani, bukan justru menguntungkan pihak perantara.
"Harga sesuai HPP supaya betul-betul dinikmati petani dan bukan perantara," ucap Sutarto.
Sementara, pengamat pertanian Khudori menilai target serapan 4 juta ton CBP memang relatif kecil jika dibandingkan produksi nasional. Namun, ia menekankan target tersebut tetap merupakan lonjakan besar bagi Bulog.
"Ya kecil sih memang ya, 4 juta ton kalau produksinya misalnya 33 atau 34 juta ton ya itu mungkin 11-12 persen kira-kira gitu ya, mungkin atau sampai 13 persen. Tapi ini juga pelompatan kenaikan yang luar biasa bagi Bulog gitu," kata Khudori, dihubungi terpisah.
Terkait HPP gabah Rp6.500 per kg, Khudori menuturkan angka tersebut sebelumnya merupakan usulan banyak pihak, termasuk sejumlah organisasi petani dan lembaga terkait.
"Nah terkait dengan rencana tidak ada kenaikan HPP gabah. Kalau mengacu HPP tahun lalu ya, dan ditetapkan Rp6.500 per kg (setara gabah) itu sebetulnya kan usulan dari banyak pihak ya. Ada HKTI, ada AB2TI, ada KTNA, ada BPS, ada banyak-banyak lah lembaga ya, termasuk pemerintah dari Kementerian Pertanian," kata Khudori.
Ia menjelaskan, dengan ongkos produksi tahun lalu yang disebut sekitar Rp4.300 per kg gabah, margin keuntungan petani saat itu diperkirakan mencapai 34%. Namun apabila ada kenaikan biaya produksi yang mungkin tahun ini belum direview, margin tersebut bisa berkurang.
"Nah ditetapkanlah Rp6.500 itu, ongkos produksi tahun lalu itu Rp4.300 ya, biaya produksi 1 kg Gabah. Jadi keuntungannya kira-kira 34%," sebut dia.
"Cuman terus terang saya nggak punya angka-angka terbaru tentang ongkos produksi itu. Katakanlah ada kenaikan untuk beberapa komponen, misalnya biaya sewa alsintan, biaya tenaga kerja, atau biaya sewa lahan. Mungkin saja itu terjadi ya, tapi kalau memang tidak ada review dan tidak ada kenaikan, ada kemungkinan margin yang 34% itu berkurang," lanjut Khudori.
Meski begitu, ia menilai jika margin keuntungan berkurang sekitar 10% sekalipun, tingkat keuntungan petani masih tergolong baik.
"Dan katakanlah misalnya berkurang 10%, artinya tinggal 24% margin keuntungannya, ya masih bagus. Masih bagus," ujar Khudori.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tetap dipatok Rp6.500 per kg dalam program penyerapan CBP. Kepastian itu disampaikan seiring target penyerapan gabah dan beras tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 4 juta ton setara beras.
Menjawab pertanyaan soal potensi kenaikan harga penyerapan gabah, Amran menegaskan tidak ada perubahan.
"Singkat saja, iya. Masih sama (Rp6.500)," kata Amran kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Amran juga menilai target serapan 4 juta ton relatif kecil dibanding total produksi nasional, sehingga belum ada rencana kenaikan HPP gabah dalam waktu dekat.
"Oh enggak besar. Produksi kita 34 juta ton. Kecil itu, 4 juta ton. itu cuma, ya, 10%-11% lah. Kecil," katanya.
"Sementara ini, HPP (gabah) sekarang masih sama, (nggak ada naik)," pungkas Amran.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
