5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Fokus strategi pertahanan Amerika Serikat (AS) kini berada di titik kritis setelah keterlibatan militer di Timur Tengah kembali menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk membendung kekuatan China di Asia-Pasifik. Meski sempat menjanjikan pengalihan kekuatan ke Asia, pecahnya konflik dengan Iran justru memaksa Washington menarik aset-aset vital dari wilayah Timur Jauh.
Tuntutan perang Iran ini juga menyebabkan Presiden Donald Trump menunda kunjungan resminya yang sangat dinanti-nantikan ke China selama beberapa minggu. Hal ini memperdalam kekhawatiran bahwa AS sekali lagi teralihkan fokusnya dengan mengorbankan kepentingan strategis di Asia, di mana Beijing terus berupaya menggeser posisi AS sebagai pemimpin regional.
Pihak-pihak yang skeptis terhadap keterlibatan AS di Timur Tengah menyatakan bahwa perang tersebut menghalangi Trump untuk mempersiapkan diri secara memadai menghadapi KTT dengan pemimpin China Xi Jinping bulan depan, di saat kepentingan ekonomi sedang dipertaruhkan.
Mereka memperingatkan bahwa kegagalan untuk fokus pada Asia dan mempertahankan pencegahan yang kuat dapat menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar jika China percaya bahwa waktunya telah tiba untuk merebut pulau Taiwan.
"Ini adalah waktu yang sangat tidak tepat bagi Amerika Serikat untuk berpaling dan tersedot ke dalam konflik Timur Tengah lainnya yang sulit diselesaikan," kata Danny Russel, seorang peneliti di Asia Society Policy Institute, kepada The Associated Press, Senin (13/4/2026).
"Menyeimbangkan kembali fokus ke Asia sangat relevan bagi kepentingan nasional Amerika, namun hal itu telah dirusak oleh banyak keputusan buruk."
Di sisi lain, beberapa pihak membela pendekatan presiden dengan argumen bahwa langkah tegas yang diambilnya di tempat lain, termasuk di Venezuela dan Iran, berfungsi untuk melawan pengaruh China secara global.
"Beijing adalah sponsor utama bagi musuh-musuh yang sedang dihadapi Presiden Trump secara berurutan, dan adalah bijaksana untuk melakukan hal ini secara berurutan," kata Matt Pottinger, yang menjabat sebagai wakil penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan Trump yang pertama, dalam sebuah podcast baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga menyatakan bahwa konflik mungkin tidak akan terbatas pada satu wilayah saja. Ia memberi kesan bahwa China dapat memanggil "mitra juniornya" di tempat lain untuk mengalihkan perhatian AS jika mereka bergerak melawan Taiwan.
"Kemungkinan besar konflik tidak akan terbatas, sesuatu yang terjadi di Indo-Pasifik hanya tetap di Indo-Pasifik," ujar Rutte saat berbicara di Ronald Reagan Institute di Washington. "Ini akan menjadi masalah multi-teater."
Dampak Perang Iran terhadap Asia
Senator Jeanne Shaheen, petinggi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, baru-baru ini memimpin delegasi bipartisan ke Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Di sana, mereka mendengar kekhawatiran mengenai dampak perang terhadap biaya energi dan penarikan aset militer AS, termasuk sistem pertahanan rudal dari Korea Selatan dan unit Marinir reaksi cepat dari Jepang.
Shaheen berupaya meyakinkan mereka tentang komitmen AS untuk mencegah konflik di Asia dan memperkuat stabilitas regional.
"Kegagalan bukanlah pilihan," kata Shaheen kepada The Associated Press setelah kembali dari Asia. "Kita tahu China sudah mengatakan mereka berniat mengambil Taiwan dengan kekerasan jika perlu, dan mereka berada dalam jadwal yang dipercepat. Kita juga tahu bahwa apa yang terjadi di Eropa dalam perang di Ukraina, dan di Timur Tengah, memengaruhi kalkulasi tersebut."
Kurt Campbell, yang menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di pemerintahan Biden, mengaku khawatir bahwa kemampuan militer yang telah dikumpulkan AS dengan sabar di kawasan Indo-Pasifik mungkin tidak akan kembali sepenuhnya bahkan setelah perang Iran berakhir.
Zack Cooper, peneliti senior di American Enterprise Institute, menilai semakin lama konflik berlangsung, maka semakin banyak sumber daya dan fokus yang tersedot dari Asia. Ia menambahkan bahwa penjualan senjata di masa depan ke kawasan tersebut juga akan terdampak negatif.
"Amerika Serikat telah menghabiskan sejumlah besar amunisi di Timur Tengah dan harus mempertahankan peningkatan kehadiran pasukan di sana, yang sebagian di antaranya telah dialihkan dari Asia," kata Cooper. "Sementara itu, kearifan Xi Jinping dalam mempersiapkan ekonomi 'masa perang' dengan menimbun stok dan menambah sumber energi alternatif terbukti membuahkan hasil."
Shaheen menambahkan bahwa industri pertahanan AS akan kesulitan memenuhi permintaan untuk mengisi kembali stok senjata.
"Kami sedang mengupayakan sejumlah strategi untuk memperbaikinya, namun pada titik ini, lini masa pengiriman senjata terus merosot," ujarnya. Meski demikian, senator dari New Hampshire tersebut merasa berbesar hati karena Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan mulai meningkatkan pertahanan mereka sendiri.
"Pivot to Asia" yang Tak Kunjung Usai
Strategi penyeimbangan kembali ke Asia awalnya mencerminkan pemahaman bahwa AS harus menjadi pemain di Pasifik untuk memanfaatkan pertumbuhan kawasan tersebut dan memastikan kepemimpinan AS yang berkelanjutan di hadapan pengaruh China yang meningkat.
"Setelah satu dekade di mana kita berperang dalam dua perang yang merugikan kita dengan darah dan harta, Amerika Serikat mengalihkan perhatian kita ke potensi luas kawasan Asia-Pasifik," kata Presiden terdahulu dalam pidatonya di Parlemen Australia beberapa tahun silam. "Jadi jangan salah, arus perang sedang surut, dan Amerika menatap masa depan yang harus kita bangun."
Namun, strategi tersebut terpukul ketika perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) gagal disetujui Senat AS. Setelah Trump menjabat pada 2017, ia menarik AS dari kemitraan tersebut dan meluncurkan perang tarif dengan China. Penggantinya, Joe Biden, mempertahankan tarif tersebut dan memperketat kontrol ekspor teknologi canggih sambil memperkuat aliansi regional.
Timur Tengah Kembali Menyedot Perhatian
Pada saat Trump meluncurkan strategi keamanan nasionalnya di akhir 2025, strategi AS di Asia telah menyempit menjadi pencegahan militer di Selat Taiwan dan rangkaian pulau pertama (First Island Chain), sebuah barisan pulau-pulau sekutu AS di lepas pantai China yang membatasi akses Beijing ke Pasifik Barat.
Dokumen keamanan nasional tersebut menyatakan bahwa demi kepentingan ekonomi, AS harus mengamankan akses ke chip canggih yang bersumber utama dari Taiwan untuk menggerakkan segalanya, mulai dari komputer hingga rudal, serta melindungi jalur pelayaran di Laut China Selatan.
"Oleh karena itu, mencegah konflik atas Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer, adalah prioritas," demikian tertulis dalam dokumen tersebut. "Kami akan membangun militer yang mampu menangkal agresi di mana pun di rangkaian pulau pertama."
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Timur Tengah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih sedikit karena alasan historis terkait energi mulai berkurang seiring peningkatan produksi domestik.
"Seiring dengan administrasi ini membatalkan atau melonggarkan kebijakan energi yang restriktif dan produksi energi Amerika meningkat, alasan historis Amerika untuk fokus pada Timur Tengah akan berkurang," tutup dokumen tersebut.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
