1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Tertekannya dunia industri tekstil nasional membuat DPR resah. Pasalnya banjir pakaian bekas impor atau thrifting yang semakin deras. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan, praktik ilegal tersebut sudah mencapai level mengkhawatirkan dan kini disebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Dalam peninjauan pemusnahan balpres pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, DPR menerima banyak keluhan dari pelaku IKM tekstil, terutama dari Jawa Barat. Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak industri kecil yang mengaku terdampak langsung oleh maraknya thrifting.
"Ada tujuh yang datang ke DPR mengadukan bisnis mereka. Salah satu penyebab bisnis mereka bangkrut adalah soal thrifting, pakaian bekas. Mereka protes keras, statementnya keras, dan memang disana mereka menjelaskan ada kecurigaan bahwa balpres yang sudah diamankan sebanyak 19 ribuan bal pres drifting tersebut, dengan jumlah 112 miliar, menurut mereka persepsi mereka itu banyak yang dijual kembali. Itu kecurigaan yang terjadi," sebut Darmadi.
Darmadi juga membeberkan data yang dibawa asosiasi IKM, yang menunjukkan lonjakan signifikan impor thrifting.
"Karena dari data yang dibawa oleh asosiasi, ternyata ada kenaikan dua kali lipat impor thrifting di Indonesia yang masuk di 2025 dibanding dengan 2024."
Namun, pemusnahan yang dilakukan hari ini sekaligus mematahkan kecurigaan tersebut.
"Pada saat hari ini sebetulnya pemusnahan barang thrifting membuktikan kepada para pelaku industri IKM bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan ini serius memusnahkan barang bekas ini dan tidak dijual, karena dari data diketahui sudah 85,56% yang sudah dimusnahkan,"
jika penindakan tidak konsisten, dampaknya bisa meluas dan makin menghancurkan industri nasional.
"Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemusnahan thrifting ini akan semakin banyak lagi. Karena IKM industri tekstil terutama, bukan hanya pabrik besar, tapi IKM industri tekstil ini juga akan banyak yang bangkrut,"
Ia bahkan mengungkap kondisi memprihatinkan di Majalaya, salah satu sentra tekstil terbesar Jawa Barat.
"Ada dari Majalaya Pak, Majalaya itu kota tekstil dulunya, menyampaikan bahwa 70% daripada IKM di Majalaya itu sudah bangkrut, tinggal 30%. Dan lebih mengenaskan lagi, mesin-mesin mereka itu sudah dijual di Kiloin, Bapak Ibu sekalian."
Darmadi meminta pemerintah terus menindak distributor penyelundup, namun tetap membedakan antara pelaku besar dan UMKM yang hanya menjual kembali di pasar-pasar.
"Jadi saya minta juga kepada kementerian perdagangan untuk terus bertindak, menindak dengan tegas distributornya, pelaku usahanya. Kalau UMKM-nya jangan Pak Menteri, karena itu sudah di pasar-pasar, itu industri kecil, UMKM itu jangan," ujar Darmadi.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pakaian Bekas Impor Banjir di Pusat Perbelanjaan, Bos Mal Buka Suara
