Pengusaha Hotel-Resto Teriak, Sudah Dipalak Ormas Juga Ada Ancaman Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Gangguan premanisme yang kerap memalak uang dari organisasi maasyarakat (ormas) kian meresahkan dunia usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran bahkan menyebut gangguan itu sebagai makanan harian.

"Gangguan terhadap operasional usaha dari ormas memang sebenernya itu makanan hari-hari dunia usaha dan sekarang jadi makin marak karena semua mengeluh dengan kondisi ini, kalau bisa ditertibkan pemerintah itu jadi efisiensi juga, yang dibutuhkan investasi itu kepastian hukum," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (29/4/2025).

Selain gangguan dari ormas, tindakan premanisme terhadap dunia usaha juga berasal dari ancaman-ancaman berupa viral yang negative. Maulana memang tidak merinci pihak mana yang dimaksud.

"Kita sekarang situasi cukup sulit di dunia usaha apalagi kalau bicara era digitalisasi, kalau diperhatikan kepastian hukum, perizinan usaha hampir bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan maksimal jika dibandingkan medsos, apalagi mudah memviralkan suatu narasi lalu didukung buzzer yang cukup banyak, kan bisa dengan mudah merusak keberlangsungan usaha tersebut kan," kata Maulana.

"Menghakimi bisnis mudah di era digitalisasi, itu salah satu yang bisa masuk ke premanisme, jadi premanisme tadi bukan hanya bentuk ormas yang berharap sesuatu imbal jasa di luar koridor, tapi di sisi lain medsos buzzer juga salah satu yang bikin orang galau, siapapun bisa kena," lanjutnya.

Dunia usaha pun ketakutan jika kesalahannya berakibat viral dan membuat pelanggannya pergi, apalagi pelaku usaha yang sudah berinvestasi nama dan brand selama tahunan bahkan hingga puluhan tahun.

"Digitalisasi memberi kemudahan memberi informasi tapi begitu implementasinya salah maka yang dirugikan investasinya, karena yang namanya produk barang dan jasa tergantung image," sebut Maulana.

Pelaku usaha coba menghindari kasus seperti ini, namun kerap terjadi kesalahan yang akhirnya viral.

"Begitu diviralkan negatif tanpa dasar kuat akan merugikan bisnis sendiri, itu era yang mengkhawatirkan, jadi ini perlu aturan khusus jangan mudah dibiarkan hal seperti ini," ujarnya.

(fys/wur)

Next Article Video: Pengusaha Hotel: PPN 12% Bisa Kurangi Minat Rekreasi Warga +62