2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah mengalokasikan insentif perpajakan senilai Rp576,4 triliun pada 2026. Insentif tersebut diberikan melalui berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi.
Suahasil menjelaskan nilai tersebut mencerminkan penerimaan pajak yang tidak dipungut pemerintah sehingga tetap beredar di perekonomian.
"Di 2026, kita estimasi insentif pajak mencapai Rp576 triliun yang tidak dikumpulkan, tidak dimasukkan, tidak diambil oleh otoritas pajak kita, namun dia terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat konsumsi maupun investasi maupun kegiatan utama," kata Suahasil di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Suahasil, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan penerimaan negara. Pemerintah juga menggunakan kebijakan perpajakan untuk memberikan stimulus pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi perekonomian.
"Pajak fungsinya bukan hanya mengumpulkan pajak, bukan hanya mengumpulkan penerimaan, tapi fungsinya juga memberikan insentif di titik-titik yang penting di perekonomian kita," ujarnya.
Pemberian insentif dilakukan melalui berbagai skema, antara lain pembebasan atau pengurangan pajak serta penerapan tarif khusus bagi kelompok wajib pajak maupun sektor tertentu.
Suahasil menyebut sektor yang mendapatkan insentif perpajakan antara lain manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kalau kita lihat sektornya, yang paling utama yang menerima ini adalah sektor manufaktur, sektor pertanian dan seterusnya," tuturnya.
Pemerintah berharap kebijakan insentif perpajakan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi dan meningkatkan daya saing sektor usaha.
Dengan demikian, insentif pajak tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
(chd/haa)
[Gambas:Video CNBC]
