Mendagri Minta BPS Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi Tiap Bulan

1 day ago 6

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah meminta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk merilis angka pertumbuhan ekonomi tiap bulan, supaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa terjadi di tengah tingginya target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di level 8% selama masa jabatan pemerintahannya.

Sebagaimana diketahui, rilis pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS selama ini ini ialah per tiga bulan atau triwulanan, atau tiap empat periode selama setahun yang juga dikenal dengan istilah per kuartal.

"Rilisnya per tiga bulan, itu yang kita minta kemarin ke BPS, Bu Winny, Bu kalau bisa dicarikan diperpendek menjadi satu bulan," kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (26/5/2025).

Ia mengatakan, rilis per bulanan untuk angka pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting untuk memantau kinerja setiap kepala daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi per daerahnya. Sebab, Tito menilai, masih banyak kepala daerah baru saat ini yang belum fokus membuat ekonomi daerahnya sendiri tumbuh kencang.

"Saya tahu banyak kepala daerah yang peduli ke pertumbuhan ekonominya masing-masing, tapi enggak semua. Hampir 400 lebih kepala daerah yang dilantik 20 Februari oleh Pak Pres adalah kepala daerah yang belum pernah menjabat, kepala daerah hanya 100-an lebih yang sudah jabat kepala daerah," ungkapnya.

"Jadi mungkin banyak problem yang dihadapi, saya tahu. Sehingga, masalah pertumbuhan ekonomi di daerah bukan jadi skala prioritas," tegas Tito.

Ia menilai, rilis angka pertumbuhan ekonomi per tiap bulan ini menjadi penting karena efek setiap 1% pertumbuhan ekonomi menjadi sangat krusial, dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat secara langsung, seperti salah satunya tekanan inflasi yang harus bisa dikendalikan. Rilis inflasi ia tegaskan telah mampu dirilis BPS setiap bulan, dan bahkan dipercepat setiap pekan melalui Indeks Perkembangan Harga atau IPH.

"Nah, Pak Presiden target 2029 terakhir di posisi 8%, di sini kita perlu dukung keinginan beliau, karena jangankan 8%, 1% saja naik itu dampaknya sangat luas di rakyat kita, karena pertumbuhan ekonomi yang 1% itu akan buat tingkat kesejahteraan rakyat meningkat, kalau terjadi pemerataan," paparnya.

Dalam rilis per 3 bulanan saja, ia mengatakan, masih ada daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat amat loyo, yakni Papua Tengah dengan pertumbuhan pada kuartal I-2025 terkontraksi 25,93%. Padahal, pendapatan asli daerahnya paling cepat terkumpul, yakni sudah 48,71%, nomor 1 di Indonesia, namun belanja daerahnya baru 9%, terburuk di Indonesia.

"Ini tugas Pak Meki (Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa) kerja keras dorong belanjanya jangan 9%, ini udah bulan Mei, ini bulan lima sebentar lagi pertengahan tahun minimal 20% belanjanya, ekonominya akan terdongkrak kalau enggak ekonominya mundur," tegas Tito.

(arj/mij)

Saksikan video di bawah ini: