3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Kota Palembang kini tidak perlu khawatir terbebani biaya saat sakit dan perlu berobat. Pasalnya, sebanyak 1,8 juta penduduk Kota Palembang saat ini sudah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim menuturkan, ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah setempat dalam melindungi setiap warganya melalui jaminan kesehatan.
"Program JKN sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Palembang, terutama dalam mendukung tercapainya Palembang Sehat 2029. Program JKN harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kami akan terus berkolaborasi bersama BPJS Kesehatan," ungkap Aprizal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/11/2025).
Dengan terdaftarnya seluruh penduduk ke Program JKN, maka Kota Palembang pun menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Kota Palembang juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp127 miliar demi memastikan perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduknya terus berkelanjutan. Seiring dengan bertambahnya peserta JKN, kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan juga menjadi hal yang harus ditingkatkan.
"Untuk mengakomodasi kebutuhan akses layanan kesehatan, Pemerintah Kota Palembang telah membangun Puskesmas yang memiliki layanan rawat inap di 18 kecamatan. Perbaikan demi perbaikan tentunya akan terus dilakukan supaya masyarakat bisa makin lancar saat mengakses layanan kesehatan," terang Aprizal.
Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Ia berharap, langkah Pemerintah Kota Palembang ini dapat memantik semangat pemerintah daerah lainnya untuk ikut mewujudkan UHC sebagai perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.
"Terima kasih untuk dukungan Pemerintah Kota Palembang dan seluruh pemerintah daerah lainnya terhadap BPJS Kesehatan selama ini. Ekosistem Program JKN ini besar sekali. Di satu sisi, kita perlu kolaborasi lintas instasi yang solid. Di sisi lain, kita juga harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Apalagi bukan hanya peserta JKN yang harus diperhatikan kebutuhannya, melainkan juga termasuk fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya," tandas dia.
(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 14 Juni 2025
