2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membawa sejumlah perubahan besar bagi industri keuangan nasional.
UU ini resmi berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 17 Juni 2026.
Revisi ini memperkuat peran dan kewenangan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sekaligus membuka ruang pengembangan sektor baru seperti aset kripto, bursa mineral dan komoditas strategis, hingga pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah pemberian perlindungan hukum bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), anggota Dewan Komisioner OJK, anggota Dewan Gubernur BI dalam menjalankan tugasnya.
Dalam beleid tersebut, LPS juga diperkuat sebagai lembaga negara independen dengan tata kelola dan mekanisme anggaran yang lebih kuat. Sementara itu, OJK mendapat tugas baru untuk mengawasi dan mengatur bursa mineral dan komoditas strategis serta berbagai pengelolaan dana publik lainnya.
Bank Indonesia juga mendapat penguatan mandat untuk menjalankan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan sektor riil. Selain itu, aturan baru memperluas kegiatan usaha perbankan, memperkuat konsolidasi bank, serta mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di pasar modal, pemerintah mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) guna memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan. Regulasi baru juga mengakomodasi transfer margin dalam transaksi pasar keuangan serta mengatur penerbitan Surat Utang Danantara dengan prinsip profesional dan akuntabel.
Tak hanya itu, industri aset kripto juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah berharap penguatan regulasi mampu meningkatkan daya tarik dan daya saing aset kripto sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Revisi UU ini juga memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui pembentukan satuan tugas khusus yang menangani usaha tanpa izin, pelanggaran perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan teknologi sektor keuangan untuk aktivitas perjudian.
Secara keseluruhan, perubahan UU P2SK ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan domestik, meningkatkan koordinasi antarotoritas, serta mendorong kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor keuangan Indonesia.
(mae/mij)
Add
as a preferred
source on Google
