2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan kembali membuka kesepakatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Pemerintah Arab Saudi. Rencananya keberangkatan perdana dapat dilakukan pada Juni mendatang.
Hal ini diungkapkan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jumat (14/3/2025).
"Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim keberangkatan pertama," kata Karding, saat memberikan keterangan pers.
Karding menjelaskan bahwa sebelumnya perlindungan pekerja migran di Arab Saudi sangat minim. Namun menjabatnya Putra Mahkota Muhammad bin Salman al - Saud sebagai Perdana Menteri Arab Saudi membuat iklim perlindungan pekerja migran menjadi lebih baik.
"Perlindungan mereka jauh lebih baik, sekarang maju karena misalnya menjamin minimal di gaji di angka 1.500 (Riyal/Setara Rp 6.539.040), lalu ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi ketenagakerjaan. Ada juga integrasi data," katanya.
Adapun Karding menyebut pola kerja sama pemerintah RI dengan Arab Saudi terkait PMI ini juga sama dengan yang dilakukan dengan Hongkong dan Taiwan. Dimana P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) akan bekerja sama dengan agency yang dikontrol oleh BUMN Arab Saudi.
Selain itu juga menggunakan sistem bernama Musaned, yaitu platform elektronik untuk perekrutan pekerja rumah tangga di Arab Saudi.
"Jadi majikan itu kalau mau ngambil pekerja dia harus daftar dilu ke Musaned, dan harus punya deposit untuk gaji harus ada. Selain itu yang menarik bahwa setiap selesai kontrak 2 tahun untuk orang Indonesia dikasih bonus umroh sekali," kata Karding.
Lebih lanjut, menurut mantan anggota DPR RI ini, rencana pembukaan kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab ini juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Bahkan Prabowo meminta agar rencana ini dipercepat mengingat potensi yang besar bagi devisa negara.
"Ya pesan supaya segera bisa dicabut karena peluangnya sangat besar, devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp 31 triliun dari devisa remitensi. Kalau kita bisa menempatkan 600 ribu pekerja lebih," kata Karding.
(emy/mij)
Saksikan video di bawah ini:
