3 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Luhut Binsar Pandjaitan tak dapat menahan emosinya saat berbicara merespons kabar keterkaitannya dengan PT Toba Pulp Lestasi (TPL). Dia pun blak-blakan mengungkapkan keberadaan perusahaan yang dulu dikenal sebagai PT Indorayon itu.
Dia menceritakan bagaimana keberadaan Indorayon di masa lalu bahkan telah memicu kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya. Dan setelah menyaksikan langsung dampak keberadaan Indorayon serta setelah mendengar prote masyarakat, dia pun mengajukan kepada Presiden Gus Dur agar menutup pabrik tersebut.
"Sempatlah ditutup sementara. Tapi seiring perjalanan waktu, dibuka lagi. Karena lobby-nya itu luar biasa. Sehingga, bukalah itu. Dan di situlah menurut saya pemotongan kayu, menurut saya, kalau diurut nanti foto satelit, bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan hutan di Tapanuli adalah karena TPL-ini, Indorayon ini," kata Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi miliknya, dikutip Senin (12/1/2025).
Sebagai informasi, nama Toba Pulp tengah jadi sorotan pascabencana dahyat yang memporak-porandakan Sumatra Utara pada pekan akhir November 2025 lalu. Dan, nama Luhut yang sat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pun ikut terseret.
Tampak dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi miliknya, Luhut bahkan sempat terdengar terbata, menahan ucapannya, dan menarik napas sebelum kembali menyambung penjelasannya.
Dan dengan nada keras, Luhut mengingatkan pejabat maupun pihak-pihak yang disebutnya menuduh dia terkait dengan Toba Pulp.
"Saya mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu," ucap Luhut.
"Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu," tambahnya.
Penolakan itu, kata dia, bukan tanpa alasan. Sebab, jelasnya, saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era Presiden Gus Dur tahun 2001, Luhut mengaku menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau
"Belum lagi, kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," tulis Luhut.
Dia pun bercerita bagaimana cucunya berpesan agar tidak pernah membuat kebijakan yang membahayakan masa depan generasi muda, terutama dalam hal pelestarian lingkungan. Pesan itu, ucapnya, selalu menjadi pertimbangannya dalam menentukan setiap kebijakan.
"Seakan menjadi "reminder" bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini adalah warisan bagi anak cucu kita nanti," ucap Luhut.
"Karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat," bebernya.
Luhut pun menegaskan, dia tidak hanya bersikap menolak keberadaan Toba Pulp. Tapi meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut keberadaan perusahaan tersebut.
"Bukan hanya menolak (keberadaan TPL). Saya minta kepada Presiden untuk dicabut. Nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup itu. Itu kan nggak benar. Kalau ada orang nuduh saya punya saham, tunjukin. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu PT Toba Sejahtera, yang saya buat sendiri," paparnya.
"Maaf saya agak jengkel ini. Karena menurut saya ini sudah menyangkut dignity, harga diri. Saya nggak ada. Saya nggak pernah memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya tidak mau," tegasnya.
Luhut mengatakan, Indonesia sebagai negara jangan sampai dikontrol oleh satu orang saja yang menguasai lahan sampai 200.000-an hektare. Dan Indonesia hanya kena efek kerusakan alam.
Luhut pun menyatakan mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Luhut menambahkan, di ruang publik, seringkali muncul berbagai persepsi tentang mereka yang mengabdi di dalam pemerintahan.
"Saya memandang hal ini sebagai masukan akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang jujur dan terbuka. Karena itu, menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, saya ingin menegaskan satu hal: dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka," tukasnya.
"Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan, agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, sehingga perjuangan kita tetap fokus pada satu tujuan, yakni masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan," tegas Luhut.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
