2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China memberlakukan aturan baru yang mewajibkan para influencer memiliki gelar pendidikan atau sertifikasi resmi sesuai topik yang mereka bahas di media sosial. Aturan ini mulai berlaku pada 25 Oktober 2025 dan langsung memicu perdebatan luas di dunia maya.
Melansir The Economic Times, kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi penyebaran misinformasi hingga saran berbahaya di internet. Otoritas dunia maya China, Cyberspace Administration of China (CAC) menegaskan, konten terkait bidang sensitif seperti keuangan, kesehatan, hukum, pendidikan, dan medis hanya boleh dibuat oleh mereka yang memiliki kualifikasi profesional.
CAC mewajibkan para pembuat konten di platform besar seperti Douyin (versi China dari TikTok), Weibo, dan Bilibili untuk menyerahkan bukti berupa ijazah, lisensi, atau sertifikat pelatihan yang diakui secara resmi sebelum membahas topik-topik tersebut. Platform juga diwajibkan memverifikasi kredensial para kreator serta memastikan setiap unggahan mencantumkan sumber rujukan atau penjelasan bila menggunakan konten berbasis kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, pemerintah China juga melarang iklan terselubung untuk produk medis, suplemen, dan makanan kesehatan yang dikemas sebagai "materi edukatif." Langkah ini disebut bertujuan mencegah promosi tersamar dan memperkuat akuntabilitas online.
Kebijakan ini disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian pengguna Weibo menilai aturan tersebut positif karena memastikan informasi publik datang dari sumber yang kredibel.
"Sudah saatnya orang dengan keahlian nyata yang memimpin diskusi," tulis salah satu warganet.
Namun, banyak pula yang menilai langkah ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan mematikan suara independen di media sosial. "Jangan-jangan nanti kita perlu izin hanya untuk menyampaikan opini," tulis seorang kreator asal Beijing.
Pemerintah China menegaskan kebijakan ini bukan bentuk sensor, melainkan upaya melindungi publik dari informasi palsu yang bisa berdampak pada kesehatan, keuangan, dan pendidikan masyarakat. Namun, para pengamat menilai aturan ini bisa menjadi preseden baru dalam pengawasan ketat terhadap ruang digital di negeri tersebut.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anak SD Usia 6 Tahun Dapat Tabungan Pensiun di Jerman
