2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara perihal gagalnya Wowiek Prasantyo (Mardigu) dan Helmy Yahya menjadi komisaris Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Dia menyesali kedua kandidat tersebut tidak lolos dalam seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dedi yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu mengatakan dirinya sangat berharap Helmy dan Mardigu bisa menjadi Komisaris BJB. Padahal, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu, Mardigu sudah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen BJB dan Helmy sebagai Komisaris Independen.
"Kan komisaris itu kan harus melalui seleksi OJK. Nah Pak Helmy dan Pak Bossman (Mardigu) ini, itu tidak lolos di OJK-nya. Padahal saya sangat berharap mereka lolos berdua karena punya integritas, gitu loh. Jadi gak dibatalkan pelantikannya, (tapi) tidak diloloskan oleh OJK," ujarnya dalam akun instagram @dedimulyadi71, Minggu (16/11/2025).
KDM pun mempertanyakan alasan OJK tidak meloloskan Mardigu dan Helmy. Menurutnya, keduanya memiliki integritas yang tinggi.
"Kenapa tidak diloloskan? Ya tanya OJK. Tapi secara pribadi dan sebagai Gubernur menyampaikan cukup menyesali kedua orang ini tidak lolos," katanya.
Asal tahu saja, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu.
Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.
"Mata Acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Helmy sempat mengungkapkan bahwa ia tidak melamar untuk mengisi jabatan di Bank BJB. Ia mengaku diminta oleh KDM untuk mengemban jabatan tersebut.
"Jadi sebenarnya, toh saya juga tidak melamar untuk menjadi jabatan ini. Enggak, saya itu diminta oleh KDM untuk membantu membereskan BJB. Saya iya-in, karena saya simpati," ungkap Helmy dalam unggahan video di Instagram resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).
Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan. Mulai dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya sudah.
Helmy mengaku sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengemban kursi Komisaris Independen BJB tersebut. Namun, dirinya hasil PKK berkata lain.
"Nah saya itu, saya pikir sudah mempersiapkan semuanya. Sampai suatu hari saya dikatakan bahwa saya dianggap tidak memenuhi syarat. Wih, saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Ya sudah," tuturnya.
Lantas, Helmy mencari tahu alasannya dan disinyalir ada novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil PKK. Ia mengatakan usai menjalani fit and proper test, ada seorang pengadu yakni petinggi yang melaporkan tindakan yang Helmy lakukan.
"Setelah saya dites ada novum, ada surat yang masuk dari seorang petinggi, seorang dirjen yang mengatakan katanya bahwa ada sesuatu yang saya lakukan," ungkapnya.
Helmy menilai, seharusnya jika benar ada novum, ia dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut. "Tapi tidak. Tahu-tahu OJK sudah memutuskan, saya dianggap tidak memenuhi syarat," imbuh Helmy.
Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.
Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.
"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu & Helmy Yahya Sebagai Komisaris
