Dulu Pilar Timur Tengah, Mesir - Yordania Goyah Dihantam Perang dan AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua sekutu Amerika Serikat (AS) di dunia Arab mengambil posisi berbeda ketika perang dengan Iran pecah. Yordania berada di garis depan karena kedekatannya dengan AS, sementara Mesir memilih menjaga jarak.

Namun, kedua pilihan itu sama-sama membawa konsekuensi.

Hampir dua tahun lalu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa negaranya tidak akan menjadi "medan perang bagi konflik regional".

Sementara itu, saat berkampanye menjadi Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi pernah berjanji kepada negara-negara Teluk bahwa jika keamanan mereka terancam, Mesir akan "satu langkah lagi" untuk membantu.

Kini situasinya berbalik. Yordania justru menjadi sasaran serangan, sedangkan Mesir relatif berada di luar konflik. Akibatnya pun berbeda, Yordania harus menanggung dampak langsung perang, sementara Mesir mulai kehilangan pengaruhnya di kawasan.

Yordania Jadi Sasaran

Bagi Yordania, hubungan dekat dengan AS merupakan bagian penting dari strategi bertahan hidup.

Negara yang dikelilingi negara-negara lebih kuat dan minim sumber daya alam itu menjadi salah satu penerima bantuan AS terbesar. Ribuan tentara AS juga ditempatkan di pangkalan udara seperti Muwaffaq Salti di gurun timur Yordania.

Pangkalan tersebut menjadi salah satu fasilitas penting dalam perang AS melawan Iran karena menampung jet tempur, pesawat pengisian bahan bakar, hingga pesawat militer lainnya.

Namun, kedekatan itu membuat Yordania ikut menjadi target.

Iran menembakkan setidaknya 262 rudal dan drone ke Yordania hanya dalam bulan pertama perang. Di dalam negeri, ratusan politikus, mantan perwira militer, dan tokoh masyarakat bahkan menandatangani surat terbuka yang meminta pasukan AS ditarik.

Masalahnya, Yordania tidak mudah mengambil pilihan tersebut.

Pada 2025, negara itu menerima lebih dari US$1,6 miliar bantuan AS, setara sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Agustus ini, Washington juga menjanjikan tambahan US$355 juta untuk infrastruktur, pendidikan, dan berbagai proyek lainnya.

Artinya, bagi Yordania, menjauh dari AS bukan sekadar keputusan politik. Ada kepentingan ekonomi yang ikut dipertaruhkan.

Perang Mulai Menghantam Ekonomi

Dampak perang mulai terasa di sektor yang lebih dekat dengan kehidupan ekonomi sehari-hari.

Serangan rudal membuat penerbangan dibatalkan dan wisatawan mengurungkan kunjungan. Pendapatan pariwisata Yordania turun hampir 10% pada empat bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, sektor pariwisata sudah lebih dulu terpukul akibat perang di Gaza.

Tekanan juga datang dari energi. Yordania mengandalkan gas dari Israel untuk menghasilkan sekitar separuh kebutuhan listriknya. Ketika perang dimulai, Israel menghentikan sementara ekspor gas karena khawatir fasilitas produksinya menjadi sasaran serangan Iran.

Perusahaan listrik milik negara pun harus beralih ke diesel, heavy fuel oil, dan LNG di pasar spot yang lebih mahal. Ekspor gas kembali berjalan pada April, tetapi IMF memperkirakan tagihan impor energi Yordania pada 2026 akan 36% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Perang regional tidak harus menghancurkan sebuah negara secara langsung. Gangguan pada penerbangan, wisata, dan energi saja sudah cukup untuk membuat ongkos ekonomi membesar.

Mesir Lebih Aman, Tapi Kehilangan Panggung

Kondisi Mesir terlihat berbeda.

Ekonominya diperkirakan tumbuh 4,6% tahun ini. IMF juga baru mencairkan tranche terbaru senilai US$1,8 miliar dari kesepakatan pinjaman selama empat tahun.

Sektor pariwisata pun masih tumbuh. Lebih dari 9 juta wisatawan datang ke Mesir pada semester I-2026, naik 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor ini sendiri menyumbang sekitar 13% lapangan kerja di negara tersebut.

Dua sumber devisa lainnya juga masih terlihat kuat. Pendapatan Terusan Suez naik 30% dari US$1,8 miliar menjadi US$2,4 miliar pada semester pertama 2026, sementara remitansi mencapai rekor tertinggi dalam setahun hingga Juni.

Namun, ini belum tentu mencerminkan seluruh dampak perang.

Serangan kelompok yang didukung Iran terhadap kapal-kapal di Laut Merah dapat menekan pendapatan Terusan Suez. Sementara itu, sebagian besar remitansi berasal dari warga Mesir yang bekerja di negara-negara Teluk. Jika ekonomi kawasan tersebut melemah dalam waktu lama, jumlah pekerja yang mengirim uang pulang juga bisa berkurang.

Pemerintah Mesir juga telah menaikkan sebagian tarif listrik hingga 12%.

Masalah terbesar Mesir saat ini bukan terutama soal kemampuan ekonominya bertahan, melainkan posisi dan pengaruhnya di kawasan.

Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, Mesir menjadi salah satu negara yang paling dibutuhkan dalam diplomasi Timur Tengah.

Kepala intelijen Mesir memiliki hubungan panjang dengan kepemimpinan Hamas di Gaza, sementara posisi geografis Mesir yang berbatasan dengan Gaza membuat Kairo menjadi mediator penting.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahkan mengunjungi Mesir tujuh kali dalam setahun setelah serangan tersebut, lebih banyak dibandingkan negara mana pun selain Israel. Negosiasi akhir menuju gencatan senjata juga berlangsung di Sharm el-Sheikh pada Oktober 2025.

Tapi, peran itu tidak berlanjut dalam perang dengan Iran.

Mesir justru tersisih oleh Pakistan, Turki, dan negara-negara Teluk yang mengambil peran lebih besar sebagai mediator. Padahal, Mesir memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia Arab dan telah menerima puluhan miliar dolar bantuan dari negara-negara Teluk sejak Sisi berkuasa pada 2013.

Sikap Kairo bahkan mulai membuat sekutunya tidak nyaman.

Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab (UEA), pada Maret mempertanyakan negara-negara Arab besar yang memilih diam ketika Iran menyerang kawasan Teluk.

"Where are you today in a time of hardship?" kata Gargash.

Mesir memang sempat mengirim satu skuadron jet tempur Rafale ke UEA. Namun, keberadaan skuadron itu baru diumumkan pada Mei, sekitar sebulan setelah gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku.

Pada 7 Agustus, Mesir juga tidak terlihat dalam pakta pertahanan bersama yang ditandatangani Arab Saudi dengan Pakistan dan Turki. Pejabat Saudi memang menyebut Mesir masih bisa bergabung kemudian.

Tak Ikut Perang, Mesir Tetap Kena Imbas

Menjaga jarak dari perang ternyata tidak membuat Mesir sepenuhnya aman.

Biaya impor energi dari kawasan Teluk ikut melonjak. Bulan lalu, sebuah drone juga menyerang fasilitas gas alam di Damietta, pesisir Mediterania Mesir.

Pemerintah Mesir berargumen negara-negara Teluk sudah mendapatkan bantuan dari sekutu lain, sementara Kairo masih menghadapi ancaman di perbatasannya sendiri.

Namun, konflik ini menunjukkan satu persoalan baru. Menjadi kekuatan besar di kawasan tidak otomatis berarti memiliki pengaruh yang sama dalam setiap krisis.

Di sisi lain, terlalu dekat dengan AS juga punya harga yang mahal bagi Yordania.

(mae/mae)