1 day ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Belanda runtuh pada Selasa (3/6/2025) setelah Geert Wilders, politisi sayap kanan pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV), menarik dukungannya dari koalisi pemerintahan.
Melansir Al Jazeera pada Kamis (5/6/2025), penarikan ini dipicu oleh perselisihan kebijakan migrasi yang diusulkan PVV namun tak disepakati mitra koalisi lainnya.
Wilders mengumumkan keluarnya PVV dari koalisi yang baru berusia 11 bulan melalui unggahan di platform X. Ia menyebut rencana pengetatan suaka gagal disepakati.
"Tidak ada tanda tangan dalam rencana suaka kami. PVV meninggalkan koalisi," tulisnya.
Koalisi yang terdiri dari PVV, VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), BBB (Gerakan Petani-Warga Negara), dan NSC (Kontrak Sosial Baru) sebelumnya menguasai 88 dari 150 kursi parlemen. Tanpa PVV yang memiliki 37 kursi, koalisi kini hanya memiliki 51 kursi, sehingga angka ini jauh dari batas mayoritas 76.
Beberapa jam setelah pengumuman Wilders, Perdana Menteri Dick Schoof juga menyatakan mundur dari posisinya. Ia akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
"Saya telah berulang kali mengatakan kepada para pemimpin partai dalam beberapa hari terakhir bahwa runtuhnya kabinet tidak perlu dan tidak bertanggung jawab," kata Schoof dalam rapat kabinet darurat. "Kita menghadapi tantangan besar baik secara nasional maupun internasional yang membutuhkan ketegasan dari kita."
Langkah Wilders dikritik keras oleh pemimpin partai koalisi lainnya. Dilan Yesilgöz (VVD) menuding Wilders lari dari tanggung jawab di tengah konflik global. Pemimpin NSC, Nicolien van Vroonhoven, juga menyebut keputusan Wilders "tidak bertanggung jawab".
Sementara ketua oposisi GreenLeft-Labour, Frans Timmermans, mendesak percepatan pemilu karena tak ada jalan lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil saat ini.
Pemerintah akan tetap menjalankan fungsi dasar sebagai pemerintahan sementara hingga kabinet baru terbentuk usai pemilu, yang kemungkinan digelar Oktober atau November 2025.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan PVV turun dari 23% saat pemilu 2023 menjadi 20%, mendekati aliansi GreenLeft-Labour yang kini mengantongi 19%. Namun sistem politik Belanda yang terfragmentasi membuat pembentukan koalisi cenderung memakan waktu berbulan-bulan. Tidak ada partai yang pernah meraih mayoritas penuh sejak 1848.
Krisis ini datang di tengah persiapan Belanda menjadi tuan rumah KTT NATO pada 24-25 Juni, serta meningkatnya peran negara itu dalam dukungan militer ke Ukraina.
(tfa/tfa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dibawa Ke ICC Belanda
Next Article Sejarah Keliru, Indonesia Tidak Pernah Dijajah 350 Tahun oleh Belanda
