Jakarta, CNBC Indonesia - Meskipun tengah diterpa kasus korupsi dana iklan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dipastikan tetap melakukan kegiatan usaha dan operasional dengan normal. Hal itu ditegaskan oleh Komisaris Utama BJB Taswin Zakaria.
Taswin mengatakan penunjukkan dirut baru BJB yang tetap akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang rencananya digelar pada 16 April 2025 mendatang. Selain itu, ia mengatakan rapat tersebut juga akan membahas pembagian dividen.
"Sama standar ya kemarin ya, laporan keuangan tentunya ya, pembagian dividen nanti tentunya ya, sama susunan pengurus kan nanti," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/3/2025).
BJB diketahui menjadi salah satu emiten dengan pembayaran dividen terbesar selama beberapa tahun terakhir. Terhitung dari 2018-2023, BPD itu menebar dividend payout ratio (DPR) di kisaran 49%-60% dengan kisaran di atas Rp 800 miliar hingga Rp1,1 triliun.
Taswin belum dapat memastikan apakah BJB bakal meningkatkan besaran dividen tunai untuk tahun buku 2024. Tetapi ia menyatakan jumlahnya setidaknya akan sama dengan tahun lalu.
"Kalaupun nggak naik, minimal sama lah ya [dividend payout ratio-nya], minimal sama," katanya.
"Ya saya pikir nanti ya kita putuskan aja di ini, setelah konsultasi dengan pemegang saham juga nanti kita putuskan, tunggu tanggal mainnya di RUPS aja."
Mengingatkan saja, BJB membagikan total dividen Rp1,00 triliun atau Rp95,05 per saham untuk tahun buku 2023. Payout ratio setara dengan 58,27%.
(ayh/ayh)
Saksikan video di bawah ini:
Video:Sumut Kaya Hasil Sawit, BPD Minta Kelola Dana Hasil Sawit Daerah
Next Article Kinerja Bank Bengkulu Moncer Usai Gabung KUB BJB