5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akhirnya mengumumkan pembentukan gugus tugas untuk mereformasi sistem ujian nasional setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin kalangan muda mengguncang pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Keputusan tersebut diambil menyusul kemarahan publik akibat kebocoran soal ujian yang memicu krisis kepercayaan terhadap sistem seleksi pendidikan.
"Sistem ujian kita harus dapat dipercaya, harus transparan, dan sistem tersebut harus memanfaatkan teknologi secara maksimal," kata Modi dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram, seperti dikutip Reuters, Senin (27/7/2026).
Ia juga mengungkapkan pemerintah akan mengajukan undang-undang baru ke parlemen guna memperketat aturan serta memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku kebocoran soal ujian.
Panel reformasi tersebut akan dipimpin oleh pengusaha teknologi Nandan Nilekani, tokoh yang dikenal sebagai arsitek sistem identitas digital Aadhaar sekaligus salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat memperkuat integritas penyelenggaraan ujian di India.
Pengumuman ini menjadi pernyataan publik pertama Modi sejak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri sehari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut terjadi setelah tekanan dari demonstrasi besar yang digelar aktivis muda selama berminggu-minggu, menuntut pertanggungjawaban atas kebocoran soal ujian yang terjadi pada Mei lalu.
Meski demikian, Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan dalam video berdurasi sekitar 30 detik yang disampaikan kepada publik.
Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang dipimpin kaum muda akhirnya menghentikan aksi demonstrasi pada Sabtu setelah pemerintah memenuhi sejumlah tuntutan utama mereka.
Selain membentuk panel reformasi ujian, pemerintah juga menyetujui pencabutan kasus hukum terhadap para demonstran. Otoritas turut berkomitmen memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah kasus kebocoran soal ujian mencuat.
Pemerintah India juga memastikan regulasi baru mengenai kebocoran soal ujian akan mulai dibahas di parlemen. Aturan tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan efek jera melalui sanksi yang lebih berat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan ujian.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
