8 hours ago
4
FOTO : Ilsutrasi [ Ai ]
Oleh : Ya’ Asurandi
PERANG Antara Iran dan Amerika-Israel selama 40 hari memasuki masa gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 8 April dan akan berakhir pada 22 April 2026, seperti banyak kita ketahui bahwa Penutupan selektif pada Selat Hormuz Iran berdampak pada volatilitas atau pola naik turun harga energi dunia, baik minyak maupun gas cair (LNG).
Analis Deutsche Bank, Mallika Sachdeva, melihat, perang Iran melawan Amerika-Israel bakal menguji ketahanan dolar AS sebagai alat tukar utama dalam perdagangan energi, akibat dari konflik ini sudah mulai terlihat dengan semakin tergerusnya dominasi Petrodollar, dalam Penutupan Selektif yang dilakukan oleh Iran, Iran menuntut setiap kapal tanker yang membawa minyak dan LNG melintasi selat Hormuz pembayarannya harus menggunakan Yuan Cina.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Iran untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan China, pembeli utama 90 % minyak Iran, serta mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar, karena Iran sudah 47 tahun di embargo dan dibekukan keuangannya oleh Amerika.
Data IMF memperlihatkan bahwa tekanan itu bukan sekadar cerita geopolitik. Pangsa cadangan devisa dunia yang berdenominasi dolar AS turun menjadi 56,77% pada kuartal IV-2025, lebih rendah dibanding 56,93% pada kuartal III-2025. Jika ditarik sepanjang 2025, arahnya juga sama. Pada kuartal I-2025, porsi dolar masih berada di kisaran 57,79%, lalu turun ke 56,32% pada kuartal II-2025, sebelum bergerak di sekitar 56,9% pada paruh kedua tahun lalu dan menutup tahun di 56,77%.
Dengan level ini, porsi dolar berada di titik terendah sejak pertengahan 1990-an. Gejala mengkhawatirkan Petrodolar ini sudah ada sebelum Perang Iran dengan Amerika-Israel, hal ini tentu semakin diperparah setelah terlihat posisi Iran tampak kuat mengatur Selat Hormuz, banyak Negara Asia, Latin, Afrika dan Eropa yang mulai melakukan kerjasama pembayaran pembelian energi melalui Yuan.
Terdaftar 1700 Bank Global beralih ke Yuan. Mata uang Yuan, melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terhadap dolar AS setelah dolar melemah. Pelemahan dolar terjadi usai Presiden AS Donald Trump menyetujui gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran. China secara terbuka mendukung Iran dalam eskalasi konflik dengan Amerika Serikat (AS), memberikan bantuan berupa dukungan diplomatik, ekonomi, serta intelijen. Beijing dilaporkan menyuplai citra satelit AI untuk memantau pangkalan AS dan potensi bantuan pertahanan udara, sambil berusaha memediasi situasi.
Defisini Keamanan secara makna adalah liberation from uneasinness, a peaceful situation without any risks or threats (Banyu 2006). Secara singkat keamanan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari ancaman dan bahaya (Praditya 2016). Secara terminologi konsep keamanan dibagi menjadi dua. Yakni keamanan yang dilihat dari pendekatan tradisional dan keamanan dari sudut pandang non tradisional (Buzan 1991).
Konsep Keamanan dengan pendekatan tradisional menitikberatkan negara (state) sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Pendekatan ini lebih didominasi oleh paham realisme yang menyatakan bahwa security is the absence of military threat or the protection of the nation from external overthrow or attack.
Jadi konsep keamanan dalam pendekatan tradisional adalah suatu kondisi terbebasnya dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari luar atau maupun internal negara tersebut (Buzan 1991).
Sedangkan keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan yang berfokus pada ancaman non-militer, transnasional, dan multidimensional yang mengancam kelangsungan hidup individu maupun Negara, keamanan non tradisional mencakup isu ekonomi, lingkungan, penyakit menular, terorisme, migrasi ilegal, dan bencana alam.
Serangan Petro Yuan terhadap Petro Dollar merupakan ancaman keamanan non Tradisional bagi Amerika, serangan ini tentu pukulan telak bagi Amerika karena selama ini Dolar yang kuat, menjadi alat kebijakan luar negeri yang ampuh, memungkinkan AS menjatuhkan sanksi ekonomi dengan membatasi akses negara lain ke sistem keuangan berbasis dolar.
Pada tanggal 13 April 2026 di Pentagon, Indonesia – Amerika menandatangani kerjasama pertahanan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), Adapun beberapa poin penting dari MDCP 2026 ini adalah Modernisasi militer/kapasitas, pelatihan profesional, serta latihan dan kerja sama operasional sedangkan focus strategisnya meliputi pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya dan penguatan hubungan antarpersonel, MDCP 2026 ini ditegaskan untuk memperkuat posisi Indonesia dan mempromosikan stabilitas di Indo-Pasifik.
Menariknya, sehari sebelumnya penandatangan MDCP 2026 yaitu 12 April 2026, media Sunday Guardian, media milik India membocorkan bahwa adalah proposal rahasia dari Amerika Serikat kepada Indonesia, yaitu Blanket Overflight Clearance. Ramai lah dunia persilatan ! Apa itu Blanket Overflight Clearance? dalam hukum udara internasional, ruang udara sebuah negara adalah wilayah yang sepenuhnya berdaulat dan eksklusif.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago, fondasi hukum penerbangan internasional yang berlaku hingga hari ini. Tidak ada satu pun pesawat asing yang berhak melintas tanpa izin eksplisit dari negara yang bersangkutan.
Untuk penerbangan sipil terjadwal, masalah ini diselesaikan melalui International Air Service Transit Agreement (IASTA) yang diikuti 135 negara — termasuk Indonesia — sehingga pesawat komersial dapat melintas tanpa izin tambahan untuk tujuan non-komersial. Namun aturan itu tidak berlaku untuk pesawat negara, termasuk pesawat militer. Setiap pesawat militer asing yang hendak melintasi wilayah udara Indonesia secara normal wajib mengajukan izin satu per satu, setiap kali terbang.
Blanket Overflight Clearance memotong seluruh prosedur itu. Ia adalah izin terbuka, berlaku untuk semua jenis pesawat militer, tanpa perlu menyebutkan tujuan, rute spesifik, atau misi yang dijalankan, selama masih dalam kurun waktu yang disepakati
Berdasarkan data AirNav Indonesia, total ruang udara Indonesia mencakup sekitar 7.789. 268 km2 sudah termasuk Flight Information Regior (FIR) sedangkan batas vertikalnya mengacu pada Konvensi Chicago 1944 sekitar 110 – 130 km dari permukaan bumi.
Apa yang ingin dicapai Amerika terkait permintaan Blanket Overflight Clearance kepada Indonesia ??
1. Keunggulan Strategis dan Operasional
a. Wilayah udara Indonesia merupakan jalur krusial yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akses bebas ini mempermudah pergerakan cepat militer AS menuju titik panas potensial di Asia, seperti Laut China Selatan atau Taiwan.
b. Dengan skema blanket overflight, militer AS tidak perlu menunggu proses birokrasi perizinan yang memakan waktu, sehingga meningkatkan kecepatan respons dalam operasi militer atau pengiriman logistik.
2. Mempermudah Jalur Pengawasan dan Intelijen
a. Pengumpulan data, akses udara yang lebih terbuka memberikan kesempatan bagi pesawat militer AS untuk melakukan aktivitas intelijen, pengawasan, dan pengintaian di wilayah yang sebelumnya terbatas.
b. Amerika dan Cina masih dalam kondisi perang dagang, juga perang penguasaan pengaruh di Negara Negara yang kena imbas klaim Nine Dash Line di Laut Cina Selatan, Indonesia berada di tengah jalur pelayaran utama. Menguasai akses udara di sini membantu AS memantau aktivitas negara pesaing (seperti China) di kawasan tersebut secara lebih efektif.
3. Penguatan Pengaruh Politik dan Militer
a. Keberhasilan mengamankan akses ini akan memperkuat posisi AS di kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi pengaruh China yang kian meningkat. Amerika dari dulu selalu ingin mendominasi geopolitik kawasan.
b. Akses ini bisa menjadi landasan bagi kerja sama militer yang lebih dalam, Indonesia sudah tergabung dalam Board of Peace (BOP), tidak menutup kemungkinan dari MDCP 2026 akan berlanjut ke aliansi militer antar Indonesia-Amerika. Tahun 1999 Amerika pernah melakukan embargo terhadap militer Indonesia, kondisi terberat yang dihadapi Indonesia ketika itu tapi tahun 2026 ini bisa disebut tahun keemasan hubungan militer Indonesia-Amerika.
Jarak dari Jakarta ke Washington DC adalah sejauh 16.354 km, dengan waktu tempuh penerbangan selama 20 hingga 25 jam. Di sekitar Indonesia terdapat 4 Kawasan Militer milik Amerika serikat, yaitu : Pertama, Pelabuhan Sembawang dan Pangkalan Udara Paya Lebar di Singapura, Kedua, Penempatan 2500 Pasukan Marinir di Darwin dan Pangkalan Militer di pulau Cocos tempat Amerika meletakkan pesawat drone pengintai kawasan Samudera Hindia pangkalan ini berada di Australia, Ketiga, Pulau Diego Garcia tempat bagi 1700 personel militer dan 1500 orang kontrator sipil, pulau ini diberitakan dirudal oleh Iran pada 21-23 Maret 2026 lalu, jarak dengan Iran sekitar 4000 km, berita ini segera dibantah oleh Iran dikarenakan mereka mengklaim kemampuan jelajah rudal mereka hanya sejauh 2000 km.
Keempat, 9 lokasi pangkalan militer Amerika di Filipina, yaitu Pangkalan Laut Camilo Osias, Bandara Lal Lo, Kamp Melchor Dela Cruz, Benteng Magsaysay, Pangkalan Udara Basa, Pangkalan Udara Mactan-Benito Abuen, Pangkalan Udara Lumbia, dan Pangkalan Antonio Bautista. Data tersebut menunjukkan bahwa Pasukan dan Peralatan Militer Amerika sudah berada disekeliling Indonesia, jika terjadi konflik di militer dikawasan indo pasifik terutama Laut Cina Selatan maka penguasaan terhadap jalur udara Indonesia menjadi sangat penting untuk memudahkan penempatan pasukan dan pergerakan pesawat maupun drone perang.
Apa kerugian yang akan didapatkan Indonesia jika menyetujui proposal Blanket Overflight Clearance Amerika ??
1. Pemberian izin ini dapat mengurangi kontrol negara atas wilayah udaranya sendiri. Akses yang terlalu longgar memudahkan pesawat militer asing melintas tanpa pemantauan ketat, yang berisiko merendahkan kedaulatan Indonesia.
2. Indonesia berisiko terjebak dalam konflik geopolitik yang melibatkan AS. Jika wilayah udara Indonesia digunakan untuk mendukung operasi militer AS di kawasan, terutama konflik di laut cina Selatan, Indonesia bisa dianggap berpihak, yang bertentangan dengan prinsip bebas aktif.
3. Memberikan izin menyeluruh berarti memberikan ruang gerak luas bagi pesawat militer asing, yang jika tidak diawasi dengan ketat maka dapat mengancam keamanan strategis dikarenakan kemampuan TNI AU kita jika belum memiliki kemampuan mengimbangi United State Air Force (USAF)
4. Asas kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah Politik Bebas Aktif, sejak bergabung dengan Board of Peace, kebijakan politik bebas aktif ini dipertanyakan apalagi jika Indonesia setuju dengan proposal Blanket Overflight Clearance, maka Kebijakan ini dinilai sebagai pertaruhan besar bagi sikap politik luar negeri Indonesia.
Laporan dari Reuters, bahwa armada militer Amerika telah 18 kali melakukan pelanggaran kedaulatan territorial Indonesia tanpa ada iktikad baik memberikan penjelasan dan minta maaf kepada Indonesia, tentu ini jadi preseden buruk bagi Indonesia untuk menyetujui proposal Amerika.
Polemik ini, tentu mendapat tanggapan dari Cina dikarenakan dianggap membahayakan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan, melaui Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun mengatakan bahwa Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara anggota berbagi tanggung jawab untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional.
Piagam itu juga menyatakan negara anggotanya tidak boleh berpartisipasi dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota. negara lain, “Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional” begitu penekanan yang Jubir Kemenlu Tiongkok.
Teori Balance of Threat, Stephen M.Walt dalam perspektif ini, negara lain tidak menilai tindakan Indonesia sebagai urusan administratif netral, tetapi sebagai sinyal tentang distribusi ancaman.
Jika Indonesia memberi akses militer luas kepada Amerika Serikat, maka pihak ketiga dapat menafsirkan bahwa Indonesia sedang memberi nilai tambah operasional kepada Washington. Implikasinya, posisi Indonesia dalam peta ancaman kawasan bisa berubah walaupun deklarasi resminya tetap bebas aktif.
Meningkatnya kekuatan militer suatu negara dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara lain, meskipun tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Inilah yang disebut kaum realis sebagai security dilemma. Dan menurut kaum realis juga security dilemma dapat dicegah dengan konsep balance of power atau perimbangan kekuatan (Praditya 2016), bagi Indonesia upaya kerjasama pertahanan dengan Negara adidaya adalah sebagai upaya perimbangan kekuatan tapi bagi Cina upaya Indonesia tersebut menjadi ancaman bagi kepentingan Cina dikawasan Laut Cina Selatan.
Indonesia harusnya belajar dari Pengalaman historis negara-negara lain dalam menghadapi permintaan serupa dari Amerika Serikat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Sejarah hubungan internasional mencatat dengan tinta tebal bahwa negara-negara berdaulat secara rutin dan konsisten menolak permintaan hak overflight militer ketika hal tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pada tahun 1986, Italia, Jerman, Prancis, dan Spanyol secara tegas menolak memberikan izin penggunaan pangkalan udara maupun hak lintas bagi pesawat tempur Amerika Serikat yang akan melancarkan Operasi El Dorado Canyon ke Libya. Penolakan tersebut didasarkan pada keengganan negara-negara Eropa tersebut untuk terseret ke dalam konflik yang tidak melibatkan kepentingan langsung mereka. Ketika AS menginvasi Irak pada 2003, beberapa negara yang mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk operasi militer koalisi menuai kecaman diplomatik panjang dari negara-negara Arab dan Organisasi Konferensi Islam.
Turki, yang pada menit-menit terakhir menolak permintaan AS menggunakan wilayahnya sebagai basis serangan darat, justru dipandang mempertahankan kehormatannya secara regional. Begitu juga dengan penolakan dari Inggris, Spanyol dan Siprus dari kampanye militer Amerika-Israel di Iran tahun 2026 ini.
*Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
