2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Entitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yaitu PT Danantara Development Management Fund (DDMF) telah melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Namun rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan mengatakan, sejumlah hal yang dibahas dalam rapat antara lain, terkait rencana kerja, rencana anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF tahun ini.
"Yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait dengan proyek dan banyak pertanyaan dari anggota, tapi semuanya adalah rapat tertutup," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Sayangnya, Ia enggan mengungkapkan secara rinci untuk menghormati rapat yang sifatnya tidak dapat diungkapkan ke publik.
"Saya menjaga kredensial rapat tertutup tersebut, jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang disampaikan di dalam rapat tersebut," imbuhnya.
Misbakhun menjelaskan, nantinya DDMF akan hadir pada sejumlah proyek. Kehadirannya tentu sebagai investor untuk investasi pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang selama ini minim diminati swasta.
"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana. Itu yang utama," jelasnya.
Namun, Ia belum dapat mengungkapkan secara detail terkait proyek yang dimaksud. "Definitively proyeknya apa saya belum bisa menyampaikan kepada teman-teman," imbuhnya.
Sementara, Chief Technology Officer (CTO) Danantara yang juga menjabat sebagai Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakan, DDMF akan masuk ke dalam program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Salah satunya yakni pada program hilirisasi.
"Program hilirisasi dan lain-lain itu prioritasnya," ungkapnya.
Terkait kebutuhan dananya, Sigit juga belum dapat mengungkapkan lenih jauh. Namun Ia memastikan proyek-proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN.
"Oh enggak, enggak ada APBN. Ini semua swasta dan investasi. Nggak ada APBN," tuturnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
