8 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia secara mengejutkan berencana memangkas jumlah pekerja asing di negaranya guna mendorong perekrutan tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan domestik. Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan ekspatriat yang telah lama menetap, termasuk Sanjeet, seorang konsultan bisnis asal India yang telah menganggap Malaysia sebagai rumahnya selama lebih dari satu dekade.
Setelah tinggal dan bekerja di negara Asia Tenggara tersebut selama lebih dari sepuluh tahun, Sanjeet merasa nyaman dengan iklim, masyarakat, dan gaya hidup di sana. Namun, rencana terbaru pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing telah membuat masa depannya dan ribuan orang lainnya menjadi tidak pasti.
"Begitu saya melewati batas lima tahun, Malaysia tampak seperti pilihan jangka panjang yang ideal. Seseorang akan terbiasa dengan apa yang ditawarkan Malaysia," kata Sanjeet kepada Al Jazeera pada Kamis, (26/03/2026).
Mulai Juni mendatang, ambang batas gaji minimum bagi pekerja asing untuk mendapatkan visa akan dinaikkan hingga dua kali lipat, dan pemberi kerja akan dibatasi dalam hal durasi mereka dapat mensponsori pemegang visa yang sama. Kebijakan yang tiba-tiba ini membuat banyak ekspatriat merasa tidak memiliki kepastian untuk berinvestasi lebih lanjut di Malaysia.
"Yang mengejutkan adalah hal ini muncul tiba-tiba. Ini menyisakan ruang keraguan dalam hal rencana jangka panjang, yang mencakup hal-hal seperti membeli rumah atau mobil di sini," ujar Sanjeet.
Malaysia telah menjadi tujuan menarik bagi tenaga kerja asing selama beberapa dekade sejak merdeka dari Inggris pada 1960-an. Saat ini terdapat sekitar 2,1 juta pekerja asing terdokumentasi, di mana mayoritas bekerja di sektor manual dengan gaji sekitar upah minimum bulanan sebesar 1.700 ringgit (Rp 7.194.400), sementara sebagian kecil bekerja di sektor spesialis bergaji tinggi.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution pada tahun 2024 sempat menyatakan bahwa populasi ekspatriat bergaji tinggi yang diperkirakan berjumlah 140.000 orang menyumbang sekitar 75 miliar ringgit (Rp 317.400.000.000.000) ke ekonomi domestik. Selain itu, mereka berkontribusi sekitar 100 juta ringgit (Rp 423.200.000.000) dalam bentuk pajak setiap tahunnya.
Dalam strategi kebijakan nasional lima tahun terbaru yang dirilis pada 2025, pemerintah memperingatkan bahwa ketergantungan berkelanjutan pada pekerja asing berketerampilan rendah telah menghambat adopsi teknologi penting. Hal ini dianggap menciptakan efek riak negatif bagi pasar tenaga kerja dan produktivitas nasional.
"Masalah ini memicu efek riak di pasar tenaga kerja, termasuk dominasi pekerjaan berketerampilan rendah dan upah rendah, distorsi upah serta pertumbuhan produktivitas yang lambat," tulis penulis Rencana Malaysia ke-13 tersebut.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan di negara dengan rata-rata gaji bulanan sekitar 700 dolar AS, pemerintah berencana memangkas proporsi orang asing dalam angkatan kerja dari 14,1 persen pada 2024 menjadi hanya 5 persen pada 2035. Kementerian Dalam Negeri pada Januari lalu menegaskan bahwa persyaratan ketat ini juga akan diperluas ke ekspatriat bergaji tinggi guna memperkuat talenta lokal.
Berdasarkan aturan baru, gaji awal minimum untuk tiga kategori izin kerja akan dinaikkan masing-masing dari 10.000 menjadi 20.000 ringgit (Rp 42.320.000 menjadi Rp 84.640.000), 5.000 menjadi 10.000 ringgit (Rp 21.160.000 menjadi Rp 42.320.000), dan 3.000 menjadi 5.000 ringgit (Rp 12.696.000 menjadi Rp 21.160.000). Selain itu, perusahaan hanya boleh mensponsori pekerja asing selama lima hingga sepuluh tahun saja.
Thomas Mead, seorang manajer kekayaan asal Inggris yang bekerja di Malaysia sejak akhir 2022, mengaku terkejut dengan lonjakan angka tersebut. Padahal, Mead baru saja membeli properti di Kuala Lumpur dengan niat untuk menetap secara permanen di sana.
"Selalu ada aturan yang berlaku, termasuk persyaratan gaji minimum. Namun, lonjakan dari 10.000 ringgit ke 20.000 ringgit merupakan kejutan yang cukup besar. Saya mendengar beberapa ekspatriat mulai berbicara tentang opsi relokasi jika mereka terpaksa, meskipun banyak yang enggan pergi," tutur Mead pada Kamis.
Douglas Gan, pendiri modal ventura asal Singapura, menilai perubahan ini akan mengerek biaya operasional perusahaan yang sebelumnya tertarik pada efisiensi biaya di Malaysia. Ia berpendapat bahwa aturan baru ini akan sangat menantang bagi perekrutan talenta teknis seperti insinyur dari kota lapis kedua di China.
"Jika gaji naik menjadi 10.000 ringgit, perusahaan pasti tidak akan membawa mereka ke sini. Untuk bisnis yang sudah ada di Malaysia, kami mengambil pendekatan tunggu dan lihat," kata Gan.
Keluhan senada datang dari Leonardo, warga negara Indonesia yang bekerja di sektor permainan komputer di Malaysia. Perubahan aturan ini akan menurunkan kategorinya dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, yang mengancam rencananya untuk memboyong sang ibu dari Indonesia.
"Ibu saya sendirian dan tinggal di Indonesia. Ada pemikiran bahwa jika saya bisa menetap di sini, saya bisa membawanya kemari," ucap Leonardo.
Ekonom dari Kenanga Investment Bank, Wan Suhaimie, memperingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan keterampilan tenaga kerja lokal. Menurutnya, lonjakan ambang batas gaji ini mengejutkan karena banyak pekerja asing tingkat kedua sebenarnya adalah manajer inti dan insinyur spesialis.
"Keuntungan jangka panjang kurang bergantung pada pemblokiran ekspatriat dan lebih pada apakah Malaysia benar-benar dapat memasok keterampilan tersebut. Batasan masa jabatan dapat berhasil untuk transfer keterampilan, tetapi hanya jika rencana suksesi itu nyata dan bukan sekadar dokumen," jelas Suhaimie.
CEO FSG Advisory, Anthony Dass, menambahkan bahwa kebijakan baru ini dipastikan akan meningkatkan biaya bagi perusahaan yang bergantung pada tenaga kerja ekspatriat tingkat menengah. Implementasi kebijakan pengembangan tenaga kerja lokal akan menjadi kunci utama apakah masyarakat Malaysia benar-benar akan diuntungkan.
"Langkah-langkah tersebut secara arah konsisten dengan penguatan jalur talenta lokal, tetapi reformasi pelengkap dalam pembangunan kapabilitas dan peningkatan industri akan menentukan hasilnya," tegas Dass.
Di sisi lain, Joshua Webley, seorang manajer bisnis asal Inggris yang menikah dengan warga Malaysia, mendukung langkah pemerintah untuk memprioritaskan warganya. Ia percaya bahwa pekerja yang benar-benar ahli akan tetap mampu bertahan di tengah ketatnya aturan baru tersebut.
"Jika Anda datang ke sini ke Malaysia, Anda harus cukup terampil. Bagi para pekerja terampil tersebut, Malaysia akan tetap menjadi cahaya yang bersinar untuk relokasi," ungkap Webley.
Namun bagi Sanjeet, kebijakan tanpa rasionalisasi yang komprehensif hanya akan mengusir talenta internasional ke negara tetangga. Ia memperingatkan bahwa para profesional akan mulai melirik negara lain jika Malaysia terus memperketat ruang gerak mereka.
"Jika Malaysia menjalankan kebijakan ini tanpa rasionalisasi yang komprehensif, maka orang-orang seperti saya akan mencari alternatif seperti Vietnam, Thailand, dan tempat lain yang memiliki kebijakan menguntungkan bagi ekspatriat," pungkas Sanjeet.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
