4 hours ago
23
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara perluasan program akan diprioritaskan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ribuan sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang dinilai telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos," ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).
Pemutakhiran tersebut dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Data yang dipetakan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum terlayani.
"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," jelasnya.
Sudaryono mengatakan, sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG tidak otomatis langsung menjadi penerima. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan prioritas perluasan layanan.
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," ucap dia.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Maluku dan Papua. Berdasarkan pendataan BGN, masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Untuk mengejar perluasan tersebut, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah yang masuk dalam daftar prioritas. Namun, pembukaan dapur MBG tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.
"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," tutur Sudaryono.
BGN juga memastikan perluasan program tetap memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
"Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
