6 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan respons terhadap penyelidikan persoalan perdagangan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai praktik perdagangan kedua negara.
Dalam persiapan tersebut, sejumlah menteri melakukan koordinasi, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Koordinasi dilakukan di Kantor Kemenko Ekonomi pada Senin (13/4/2026).
Kemenko Airlangga mengatakan ada dua hal penyelidikan yang sedang disiapkan tanggapan oleh pemerintah, yakni neraca perdagangan dengan AS dan dugaan kerja paksa.
"Pertama kan US menerapkan (Investigation Section) 301 dalam perdagangan yaitu melakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia hal yaitu ekses kapasitas, jadi produksi yang berlebih. Dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor," kata Airlangga ditemui di kantor Kemenko.
Terkait surplus neraca dagang AS, Airlangga memastikan RI akan membedahnya satu per satu berdasarkan komoditasnya dan menuangkannya dalam pembelaan.
"Sebagai contoh satu, excess semen misalnya. Semen kita nggak pernah ekspor ke Amerika, jadi kita tinggal jawab aja," ucap Airlangga.
Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengatakan jawaban pemerintah Indonesia terhadap penyelidikan dugaan ketimpangan neraca dagang yang dipersoalkan oleh AS harus diberikan segera.
Namun, Mendag Busan, panggilan akrabnya, memastikan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan yang mengakibatkan struktur ketimpangan neraca dagang.
"Tapi saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan, antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan struktur excess capacity," ucapnya.
Adapun, menurut Mendag Busan, adanya surplus Perdagangan Indonesia terhadap AS karena permintaan langsung dari Amerika Serikat.
"Nah surplus Indonesia ke Amerika ini kan sebenarnya juga memang perbedaan struktur ekonomi kita. Karena memang kita ekspor ke Amerika kan karena memang permintaan domestik Amerika yang besar ke Indonesia," terangnya.
Budi juga menjelaskan bahwa adanya ART (Agreement on Reciprocal Trade) sebagai proxy dalam perjanjian perdagangan.
"Kan sebenarnya kita itu sudah mempunyai ART Jadi itu sangat membantu, kita sudah punya landasan hubungan perdagangan dengan Amerika. Jadi harapan kami ya tidak, kita tidak ada masalah baru," katanya.
Perkara Kerja Paksa
Soal kerja paksa, Menaker Yassierli juga turut buka suara. Katanya pemerintah sudah sangat baik menerapkan HAM dalam ketenagakerjaan dan tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak toleran terhadap kerja paksa.
"Tadi kita udah konsolidasi, artinya bagaimana kita merespons itu dan kami memang dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat ya, kalau spesifik Indonesianya sendiri, kita selama ini sudah sangat baik terkait dengan regulasi penegakan HAM. Jadi tidak ada istilahnya dan kita nggak pernah menolerir adanya forced labour dalam sistem produksi kita dan kita juga punya pengawasan dan sebagainya," ujarnya.
Lebih rinci, Yassierli menjelaskan bahwa pertanyaan AS adalah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap praktik kerja paksa. Kemudian pemerintah sendiri sudah mempersiapkan jawabannya.
"Pertanyaan tadi sebenarnya, forced labour import prohibition. Jadi sejauh mana kebijakan di Indonesia itu sudah dimiliki terkait dengan bagaimana pelarangan produk-produk import dari negara yang masih atau dari industri yang masih ada forced labour," ujarnya.
Pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi terkait dugaan kegagalan mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)melakukan penyelidikan ke berbagai negara yang dianggap melanggar praktik perdagangan, termasuk Indonesia.
Adapun investigasi yang dilakukan oleh USTR mencakup 60 negara yang merupakan mitra dagang terbesar AS, Selain Indonesia ada juga Australia, Kanada, Brasil, China, Uni Eropa, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, Thailand.
Pemerintah akan memberikan jawaban resmi terhadap penyelidikan tersebut pada 15 April 2026.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
