1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Tanah Air yang menandai meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi. Namun demikian, anggaran penanganan bencana justru mengalami penurunan pada 2026 hingga jadi yang terendah dalam 15 tahun.
Sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Sumatra Utara, kembali diterjang banjir besar setelah hujan ekstrem mengguyur kawasan Tapanuli Raya sejak awal pekan. Dalam dua hari, air bah merendam Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara hingga Kota Padang Sidempuan, merusak permukiman, memutus akses jalan, serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Di Tapanuli Selatan, kondisi menjadi yang paling parah, dengan 2.851 warga mengungsi, delapan orang meninggal, puluhan luka-luka, dan infrastruktur utama ikut rusak. Di Tapanuli Tengah, 1.902 rumah terendam di sembilan kecamatan. BNPB menyebut banjir membawa material lumpur, batu, hingga puing bangunan yang menandakan kuatnya arus air yang menghantam wilayah tersebut.
BMKG memastikan cuaca ekstrem ini dipicu oleh dua siklon tropis aktif yang meningkatkan suplai uap air dan memicu hujan lebat berjam-jam di Sumatra bagian utara. Potensi banjir susulan bahkan masih perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan.
Tidak hanya Sumatra Utara, banjir juga menerjang Kota Padang, Aceh, dan sejumlah titik lain di Sumatra bagian barat. Akibat bencana hidrometeorologi tersebut, puluhan rumah hanyut, ratusan rusak, jaringan komunikasi terputus, dan lahan pertanian ikut terdampak.
Jumlah Bencana Banjir dan Korban Banjir Sepanjang 2025
Sepanjang 2025, banjir masih menjadi bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia.
Data PDSI BNPB menunjukkan bahwa hingga 25 November 2025 telah terjadi 1.502 kejadian banjir di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini memang belum melampaui rekor 2021 yang mencapai 1.794 kejadian, namun tetap menempatkan tahun 2025 dalam kategori risiko tinggi seiring meningkatnya fenomena cuaca basah sepanjang tahun.
Dampak bencana yang tinggi tersebut juga tercermin dalam jumlah korban. BNPB mencatat 151 korban meninggal akibat banjir sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan 2023 yang berjumlah 76 orang, meskipun masih di bawah angka 2024 yang mencapai 191 korban jiwa.
Di Sumatra Utara, Polda Sumut merilis data terbaru terkait bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Jumlah korban jiwa kembali bertambah dan kini mencapai 62 orang. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry menyebutkan total terdapat 222 korban, terdiri dari:
- 62 orang meninggal dunia
- 13 orang luka berat
- 82 orang luka ringan
Anggaran BNPB Dipangkas Hingga Jadi Yang Terendah Dalam 15 Tahun
Di tengah meningkatnya bencana alam seperti banjir yang sedang terjadi, angaran untuk penanggulangan bencana justru dipangkas.
Dalam postur APBN 2026 yang telah disahkan DPR, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. BNPB yang menjadi wajah terdepan sekaligus lembaga kunci dalam mengelola anggaran penanggulangan bencana justru hanya memperoleh alokasi Rp491 miliar, atau setara sekitar 0,013% dari total belanja negara. Angka ini menjadi pagu terendah dalam 15 tahun terakhir atau sejak 2011.
Padahal, dalam rentang 2011-2024, alokasi anggaran BNPB nyaris tidak pernah berada di bawah Rp1 triliun, bahkan pada tahun-tahun tertentu mencapai lebih dari Rp3 triliun untuk mendukung operasi tanggap darurat skala besar.
Bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 22.139 triliun maka setara 0,002%% dari PDB.
Menyadari ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp936,57 miliar untuk 2026.
Sebagian besar tambahan dana ini diarahkan untuk memperkuat fase pra-bencana yang meliputi mitigasi, edukasi risiko bencana, penguatan peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemda yang selama ini dinilai masih memiliki kelemahan struktural.
Usulan tambahan tersebut kini tengah dibahas bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan, difasilitasi oleh Kemenko PMK, dan akan menentukan seberapa kuat kesiapsiagaan nasional menghadapi tahun 2026.
Pemangkasan anggaran BNPB bahkan sudah dilakukan pada tahun ini. Semula anggaran BNPB 2025 senilai Rp1,427 triliun. Namun setelah rapat rekonstruksi anggaran anggaran dipangkas Rp470,9 miliar sehingga yang tersisa senilai Rp956,67 miliar.
Selain anggaran bencana di BNPB, pemerintah juga menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014-2024 adalah sekitar Rp4,29 triliun per tahun.
Foto: Kementerian Keuangan
Dana cadangan bencana
Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana on-call) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah.
Anggaran bencana tidak hanya dialokasikan untuk penanganan kejadian karena bencana alam tetapi juga bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi.
Bila melihat data, angka dana cadangan stagnan di angka Rp 5 triliun dalam lima tahun. Padahal, realisasinya kerap melebihi alokasi karena jumlah bencana yang terus meningkat bahkan hampir selalu di atas alokasi.
Anggaran dana cadangan bencana tahun depan kemungkinan besar tidak akan jauh dari angka Rp 5 triliun.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
