4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - India resmi menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung pada 12-13 September. Momen krusial ini digelar saat blok raksasa Global South tersebut berusaha memperkuat posisinya di kancah global, meski di tengah ancaman perpecahan akibat terseretnya keanggotaan mereka ke dalam pusaran perang Amerika Serikat (AS) di Iran.
Mengutip Al Jazeera, Jumat (11/9/2026), Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendarat di New Delhi pada Jumat pagi. KTT ini berlangsung lebih dari enam bulan setelah AS dan Israel melancarkan serangan masif terhadap Iran, yang baru saja bergabung menjadi anggota BRICS pada 2024 bersama Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Mesir, Etiopia, dan Indonesia.
Meskipun BRICS diciptakan untuk menantang tatanan dunia yang dipimpin Barat, para analis sepakat bahwa blok yang didirikan setelah krisis keuangan 2008 ini masih kesulitan membangun alternatif kelembagaan yang koheren. Kelemahan struktural yang paling terlihat adalah ketergantungan perdagangan mayoritas anggota BRICS yang masih mengakar pada dolar AS.
Ambisi Ekonomi & Realitas Ketergantungan Dolar
Peneliti dari BRICS Studies Group di University of Sao Paulo, Octavio Oliveira dan Enzo Godinho, menyoroti bahwa keberadaan blok ini tetap menjadi platform penting bagi Global South untuk bersuara dan bekerja sama melewati Barat. Bank Pembangunan Baru (NDB) yang mereka dirikan sukses menjadi lembaga keuangan pertama yang bebas dari intervensi negara Barat, meski belum menyaingi kekuatan IMF.
"Kami cenderung meremehkan inisiatif yang dipimpin BRICS karena itu bukanlah revolusi yang kami harapkan," tuturnya.
Profesor Studi Internasional di Carleton University, Sean Burges, menilai BRICS sama sekali tidak berniat mengambil alih tanggung jawab tata kelola global ala G7. Fokus utama kelompok ini adalah menawarkan jalur alternatif perdagangan serta investasi yang bebas dari persyaratan ketat khas bantuan Barat.
"Prioritas yang menyatukan negara-negara BRICS sebagian besar adalah keinginan untuk menghasilkan banyak uang melalui perdagangan internasional dan untuk mengakhiri khotbah 'Barat' tentang di mana mereka gagal dalam hal hak asasi dan demokrasi," paparnya.
Secara hitungan ekonomi, kekuatan BRICS memang sangat masif. Analis Geostrategis Imran Khalid merinci bahwa blok beranggotakan 11 negara ini mewakili hampir separuh populasi dunia, 40% dari total output global, 44% produksi minyak dunia, dan sekitar seperempat perdagangan dunia. Proyeksi pertumbuhannya bahkan mencapai 3,7% tahun ini, jauh melampaui G7 yang tertahan di level 1%.
Meski begitu, Khalid mencatat daya ungkit BRICS sejatinya lebih lemah dari ukuran di atas kertas. NDB tercatat baru menyetujui pendanaan sekitar US$ 39 miliar (Rp 690,3 triliun) pada akhir 2024, angka yang sangat kecil dibandingkan komitmen Bank Dunia, dan sebagian besar masih dihimpun dalam dolar AS. Analis Geopolitik Guy Burton turut mengamini bahwa meskipun China dan Arab Saudi mendorong mata uang alternatif, hegemoni dolar AS tidak akan menghadapi tantangan serius hingga satu dekade ke depan.
"Blok secara keseluruhan tidak beralih dari dolar; masing-masing anggota mengurangi eksposur mereka sendiri, satu hubungan pada satu waktu," tegasnya.
Retak Imbas Konflik Geopolitik
Di ranah geopolitik, perluasan anggota justru memicu kebingungan dan melunturkan kohesi internal. Burton menilai bahwa blok ini tidak memiliki komitmen pertahanan kolektif. Keretakan ini terlihat nyata saat pertemuan menteri luar negeri BRICS pada bulan Mei lalu bubar tanpa pernyataan bersama. Kegagalan tersebut dipicu oleh kebuntuan antara Iran yang menuntut agar tindakan AS dan Israel secara gamblang dikecam, sementara UEA dengan tegas menolak usulan tersebut.
"Tidak ada logika 'satu untuk semua, semua untuk satu' di BRICS. Para anggota sengaja mempertahankan kebebasan mereka untuk bertindak secara independen, yang merupakan kebalikan dari blok yang terkoordinasi," ucapnya.
Kendati dipenuhi dinamika dan perbedaan kepentingan, masuknya produsen minyak raksasa secara nyata telah melipatgandakan pengaruh blok ini di pasar energi global. Inisiatif investasi China yang gencar di negara-negara anggota juga memberikan ruang napas bagi negara berkembang untuk bermanuver di antara hegemoni Washington dan Beijing.
Khalid menyimpulkan bahwa BRICS saat ini lebih berfungsi sebagai platform kemandirian ketimbang penghancur dominasi Barat.
"(BRICS muncul sebagai) penantang bagi seberapa murah pihak Barat dapat memberikan tekanan pada masing-masing negara," pungkasnya.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
