5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan telah menyiapkan sanksi yang menyasar seluruh organisasi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Langkah tersebut disebut akan diumumkan dalam waktu dekat dan menjadi eskalasi terbaru tekanan Washington terhadap lembaga yang menangani kasus kejahatan perang dan genosida tersebut.
Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Reuters, sebagaimana dilansir Senin (21/9/2026), bahwa rancangan sanksi terhadap ICC telah disiapkan. Namun, waktu pasti pengumumannya masih belum jelas.
Wall Street Journal sebelumnya melaporkan keputusan mengenai sanksi tersebut bahkan dapat dirampungkan paling cepat pekan ini, bertepatan dengan rangkaian pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jika diterapkan, sanksi tidak hanya menyasar individu seperti hakim dan jaksa ICC, tetapi institusi pengadilan secara keseluruhan. Langkah tersebut berpotensi mengganggu operasional ICC karena entitas yang bekerja sama dengan pengadilan juga dapat terkena dampaknya.
Pemerintahan Trump selama ini memang terbuka menunjukkan penolakannya terhadap ICC dan telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan lembaga tersebut.
Washington ingin ICC menghentikan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Israel. Pemerintah AS juga menolak penyelidikan ICC sebelumnya terhadap dugaan tindakan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan.
Pada Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan meluncurkan kampanye untuk mengisolasi ICC dengan menyerukan negara-negara lain agar menarik diri dari pengadilan tersebut. Pemerintah AS sejauh ini telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim dan jaksa ICC, tetapi belum memasukkan lembaga itu secara keseluruhan ke dalam daftar sanksi.
Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai rencana tersebut.
Sanksi yang menyasar seluruh institusi ICC dapat memberikan dampak besar terhadap aktivitas sehari-hari pengadilan. Jika Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap organisasi secara keseluruhan, warga negara dan perusahaan Amerika Serikat akan dilarang menyediakan dana, barang maupun jasa kepada ICC tanpa memperoleh izin khusus dari Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dampaknya bisa meluas karena bank-bank biasanya mengambil langkah lebih ketat dalam menerapkan sanksi Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena lembaga keuangan tersebut bergantung pada akses terhadap sistem keuangan AS.
Sejumlah aktivitas ICC yang berpotensi terganggu antara lain pengadaan layanan teknologi informasi dan asuransi, perekrutan penyelidik hingga transaksi keuangan sehari-hari. Operasional pengadilan juga mencakup pembayaran gaji puluhan pegawai asal AS.
Pejabat registrar dan presiden ICC sebelumnya telah memperingatkan mengenai dampak yang mungkin muncul apabila sanksi diberlakukan terhadap seluruh organisasi.
Sikap keras Trump terhadap ICC bukan hal baru. Penentangannya terhadap lembaga tersebut sudah terlihat sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden.
Persoalan kembali mencuat setelah Trump terpilih kembali pada November 2024. Pada periode yang sama, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Gaza.
Pemerintah AS kemudian mengembangkan rencana untuk memberikan sanksi kepada pejabat ICC sebagai bagian dari respons terhadap langkah pengadilan tersebut.
ICC sendiri didirikan oleh masyarakat internasional pada 2002 untuk mengadili kasus kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan tersebut hanya dapat menjalankan yurisdiksinya dalam kondisi tertentu, termasuk ketika suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili sendiri dugaan kekejaman yang terjadi.
AS sendiri bukan anggota ICC. Namun, tekanan Washington terhadap lembaga tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Agustus 2026, AS juga menjatuhkan sanksi terhadap Presiden ICC Tomoko Akane dan pengacara senior pengadilan Abdoulaye Seye.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
