1 day ago
5
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah timur Indonesia, dari Maluku hingga Papua, hidup dalam ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Padahal, wilayah ini menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Ironi ini menjadi potret nyata ketimpangan energi: saat kota-kota besar di Jawa menikmati pasokan listrik 24 jam nonstop, banyak desa di Indonesia Timur masih mengalami listrik padam beberapa jam setiap hari.
Ketergantungan pada PLTD tidak hanya membuat listrik menjadi mahal dan tidak andal, tetapi juga menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar. Biaya pokok penyediaan listrik di wilayah non-interkoneksi bisa mencapai Rp2.500 hingga Rp3.000 per kWh-tiga kali lipat dibandingkan di Jawa. Beban subsidi pun meningkat, menyulitkan negara untuk mengalihkan dana ke investasi energi masa depan yang lebih bersih dan efisien.
Namun sebuah babak baru telah dimulai. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN memulai transisi besar-besaran: mengakhiri era PLTD secara bertahap dan menggantinya dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dan gas alam. Langkah ini tidak hanya soal efisiensi operasional, melainkan upaya menghadirkan keadilan energi di wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur kelistrikan.
Salah satu strategi utama yang diadopsi adalah konsep distribusi LNG model milk run, yaitu pendekatan logistik di mana satu kapal LNG kecil mendistribusikan gas ke beberapa lokasi sekaligus dalam satu perjalanan terjadwal. Cara ini berbeda dari model distribusi satu kapal satu tujuan yang mahal dan tidak efisien.
Dengan kapal berkapasitas antara 4.000 hingga 7.500 meter kubik, LNG diangkut dari terminal utama dan disalurkan ke berbagai pulau. Di setiap titik, LNG disimpan dalam tangki ISO dan diregasifikasi menggunakan sistem modular yang sederhana namun efektif.
Model ini menjawab tantangan geografis Indonesia dengan efisien. Tanpa perlu infrastruktur besar dan mahal, pulau-pulau kecil yang dulu bergantung pada solar kini dapat menerima pasokan gas secara berkelanjutan.
Hasilnya bukan hanya pasokan yang lebih stabil, tetapi juga pengurangan emisi karbon hingga 30 persen dan efisiensi biaya energi mencapai 40 persen. Dalam RUPTL, strategi ini bahkan diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan LNG nasional sebesar 698 BBTUD-setara 87 kargo LNG skala besar dalam setahun.
Transformasi ini membawa dampak langsung ke masyarakat. Sekolah malam tidak lagi bergelap-gelapan, puskesmas desa bisa menyimpan vaksin tanpa takut rusak, dan usaha kecil seperti penggilingan padi atau warung makan bisa beroperasi lebih lama. Bagi daerah yang selama ini hanya menikmati listrik beberapa jam sehari, ini adalah perubahan yang nyata dan bermakna.
Dalam skala yang lebih luas, PLN juga membangun lebih dari 12.000 kilometer jaringan transmisi baru di wilayah timur. Jaringan ini menjadi bagian dari proyek Green Enabling Super Grid yang bertujuan menyalurkan energi terbarukan dari wilayah pelosok ke pusat-pusat permintaan seperti kota dan kawasan industri. Potensi tenaga surya di NTT atau tenaga air di Papua kini bisa menjadi tulang punggung pasokan energi nasional.
Meski demikian, perjalanan ini tentu tidak tanpa tantangan. Infrastruktur LNG kecil masih terbatas, dan dibutuhkan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan pembangkit hybrid yang menggabungkan gas dan surya. Koordinasi lintas lembaga, mulai dari PLN, BPH Migas, hingga pemerintah daerah, juga menjadi kunci keberhasilan logistik antarpulau yang andal dan efisien.
Namun tantangan-tantangan tersebut bukan penghalang, melainkan bagian dari investasi jangka panjang menuju sistem kelistrikan nasional yang lebih tangguh dan inklusif. Ini adalah investasi untuk masa depan yang tidak lagi bergantung pada solar bersubsidi, tidak lagi dibayangi krisis logistik, dan siap menghadapi tekanan perubahan iklim global.
Langkah PLN menghentikan PLTD adalah sinyal kuat bahwa era lama telah usai. Kini Indonesia Timur tidak lagi menjadi beban dalam peta kelistrikan nasional, melainkan pionir dari transformasi energi bersih. Strategi milk run LNG bukan sekadar inovasi logistik, melainkan simbol bahwa keterisolasian geografis pun bisa ditaklukkan dengan kecerdikan dan kemauan untuk berubah.
Kini tugas kita bersama adalah mengawal agar transformasi ini tidak berhenti di rencana. Pemerintah pusat perlu mempercepat perizinan dan regulasi pendukung, pemerintah daerah harus menjadi mitra aktif dalam implementasi, dan sektor swasta didorong untuk berpartisipasi melalui investasi dan inovasi teknologi.
Transisi energi bersih di Indonesia Timur bukan sekadar soal mengganti pembangkit, tetapi soal menghadirkan harapan. Harapan bahwa setiap anak bisa belajar dengan lampu menyala, bahwa setiap warga bisa hidup tanpa ketakutan akan gelap. Dan bahwa dari ujung timur Nusantara, cahaya masa depan bisa menyala lebih terang-bagi seluruh Indonesia.
(miq/miq)
