Airlangga Ungkap 4 Poin Penting Misi Tim Negosiasi Tarif AS

1 day ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi delegasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk negosiasi penghilangan tarif dagang 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump.

Delegasi itu akan mengadakan pertemuan dengan US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce di Washington DC pada 16-23 April 2025, dengan memanfaatkan 90 hari masa penundaan pengenaan tarif dagang yang diberlakukan Trump sampai tenggat waktu 9 Juni 2025.

"Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di kantornya, dikutip Selasa (15/4/2025).

Airlangga mengungkapkan sejumlah poin bahan negosiasi yang akan dibawa ke Washington DC. Namun, ia enggan merincikan isi dari poin-poin yang akan diajukan pemerintah ke AS, karena isi negosiasi bersifat rahasia.

Adapun daftar tema besar negosiasi yang disampaikan terdiri dari non-paper proposal terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan. Berikut ini detailnya:

1. Mau Beli Produk dari AS US$ 18-19 M

Pemerintah Indonesia menjanjikan tambahan impor dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 18-19 miliar, sebagai bahan negosiasi dengan Pemerintah AS yang mengenakan tarif perdagangan 32% terhadap Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini akan dibuka sesuai dengan permintaan AS yang menginginkan supaya defisit neraca perdagangan dengan Indonesia bisa diseimbangkan, dari yang saat ini di kisaran US$ 18 miliar.

"Jadi seluruh isu kita jawab, termasuk rencana Indonesia untuk mengkompensasi delta daripada ekspor dan impor dengan AS yang besarannya US$ 18-19 miliar," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah komoditas yang menjadi target impor dari AS itu. Namun, ia enggan mendetilkan saat ini, karena kebijakan ini menjadi bagian dari bahan negosiasi dengan pemerintah AS di Washington DC pada 16-23 April 2025.

Yang jelas, Airlangga menegaskan, barang impor yang selama ini Indonesia serap dari AS berupa agrikultur, mulai dari wheat atau gandum, hingga soybean atau kedelai, hingga kapas.

"Indonesia akan beli barang dari AS sesuai kebutuhan," tegas Airlangga. "Tapi pembelian barang kan belum tentu impor."

2. Akan Kurangi Tarif PPN Impor dari AS

Pemerintah Indonesia menjanjikan untuk merelaksasi besaran tarif pajak pertambahan nilai atau PPN impor untuk barang dari AS. Relaksasi tarif PPN impor ini akan berlaku secara umum.

Artinya, akan ada perbedaan skema kebijakan dengan keputusan untuk merelaksasi kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN yang dikhususkan untuk barang-barang produksi sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT) dari Negeri Paman Sam.

"Ya itu kan yang sedang disusun Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan itu ya berlaku secara general," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Walaupun kalau barang impornya kan dia tetap rata-rata 5% (beban tarif impor produk dari AS ke Indonesia). Mereka isunya kebanyakan di non tarirf barrier sama di PPN impor," ucap Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah buka-bukaan tentang rencana pemerintah untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) impor, dan bea masuk dari AS, imbas pengenaan tarif dagang yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Namun, Sri Mulyani tak menyinggung soal rencana pengurangan tarif PPN Impor.

Rencananya, tarif PPh 22 Impor yang sebesar 2,5% (seperti untuk barang yang memiliki Angka Pengenal Importir atau API) akan dipangkas menjadi hanya 0,5%, dan terbatas untuk produk elektronik, seluler, dan laptop. Sedangkan, untuk bea masuk dengan tarif 5%-10% akan dipangkas menjadi kisaran 0%-5%.

Meski begitu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan, rencana pengurangan tarif PPh impor dan bea masuk itu sebatas bahan negosiasi yang akan disampaikan pemerintah Indonesia ke AS, supaya Trump tak menerapkan tarif dagang 32%.

3. Relaksasi TKDN Khusus Produk ICT

Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk impor dari Amerika Serikat hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT.

Relaksasi TKDN untuk barang industri ICT dari AS ini menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibawa pemerintah untuk negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Negosiasi itu dijadwalkan di Washington DC pada 16-23 April 2025.

"TKDN yang kaitannya dengan ICT," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. Ia menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.

Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

"Jadi enggak juga sih, karena kalau pun relaksasi TKDN terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih kita lihat yang US," tegas Todotua.

4. Tawarkan BUMN RI Investasi di RI

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengirim perusahaan milik negara untuk berinvestasi di Amerika Serikat (AS), sebagai bahan negosiasi tarif yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan menjadi bagian dari paket negosiasi dengan pemerintah Trump 2.0, supaya perusahaan-perusahaan AS bisa makin banyak masuk ke Indonesia.

"Jadi selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika, sehingga seluruhnya tergantung dari pada pembicaraan nanti," tutur Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Perusahaan BUMN yang didorong untuk investasi itu bergerak di sektor minyak dan gas bumi atau migas, serta teknologi informasi atau IT untuk investasi di Amerika Serikat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, perusahaan di sektor migas dan IT ini sebetulnya sudah banyak melakukan investasi di luar negeri. Untuk migas di antaranya yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina.

"Buka perusahaan atau kita lihat line up bisnisnya, karena kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar kan sudah pernah terjadi, salah satunya itu industrinya oil and gas melalui anak perusahaan Pertamina," kata Todotua di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Untuk perusahaan BUMN di sektor migas arah investasinya akan beragam, bisa dalam bentuk akuisisi sumur, bisa di upstream, ataupun midstream. "Tapi mostly kayak gitu, kan kalian punya referensi lah, selama ini sih BUMN kita itu punya strategic berinvestasi di luar seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, di sektor IT, arah investasinya akan berupa riset dan pengembangan atau R&D hingga investasi di sektor-sektor yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI).

"Karena kan dengan kita masuk berinvetasi kita bisa dapat give it backnya itu dalam bentuk strategic R&D kita ke depan," papar Todotua.

Meski begitu, Todotua menegaskan, dorongan investasi perusahaan BUMN untuk investasi di AS ini belum ada detailnya, karena menjadi bagian dari bahan negosiasi tarif yang dikenakan AS ke Indonesia sebesar 32%. Delegasi dari Indonesia akan berangkat ke AS untuk menghadiri forum negosiasi di Washington DC pada 16-23 April 2025.

"Ini yang nanti akan dijawab dalam pertemuan di sana. Yang jelas kita harapkan pakai strategic BUMN kita lah," tegasnya.

Perusahaan-perusahaan BUMN itu, kata Todotua, akan masuk ke AS melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Artinya dengan adanya Danantara kan sebenarnya strategic itu baik kita berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri jauh lebih flexibel," paparnya.

Ia mengakui, biaya investasi di AS memang berpotensi besar. Namun, skemanya tak harus perusahaan BUMN RI masuk sendirian, bisa melalui investasi gabungan hingga berdasarkan project atau project investment.

(arj/haa)

Saksikan video di bawah ini: