6 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengungkapkan terdapat 493 daerah yang masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat atau masuk ke dalam kategori kapasitas fiskal rendah.
Dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Mendagri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Ribka menjelaskan bahwa terdapat 493 dari 546 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah.
Adapun suatu daerah dikategorikan kapasitas fiskal lemah ketika pendapatan daerah bergantung dengan pendapatan transfer pusat.
Sementara kapasitas fiskal kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat. Kapasitas fiskal sedang ditandai dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat seimbang atau selisih antara rasio PAD terhadap total pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih kecil dari 25%
"Berdasarkan data rekapitulasi APBD tahun anggaran 2025, dari 546 daerah didapatkan bahwa terdapat 26 daerah dan 11 provinsi, 4 kabupaten dan 11 kota masuk dalam kategori fiskal kuat," ujar Ribka dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025).
Serta 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dapat menjadi salah satu bentuk dari implementasi otonomi daerah.
Dengan adanya BUMD diharapkan tumbuhnya kemandirian daerah termasuk kemandirian fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik.
"Tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing," ujarnya.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Menjaga Daya Beli Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
Next Article Sepanjang 2024, Belanja Pemerintah Tembus Rp3.350 Triliun
