4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Cara baru melakukan registrasi SIM Card jadi upaya pemerintah untuk menghindari kejahatan yang terjadi di digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan ditugaskan presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ranah tersebut.
"Dan tentu dalam kerangka itu kami perlu menerjemahkan dalam beberapa hal. Salah satunya dengan program yang terkait dengan pengamanan para pelanggan untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan digital melalui tata kelola SIM Card," kata Meutya dalam acara Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (Senyum, Aman dengan Biometrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dia menjelaskan sebagian besar ancaman berasal dari satu persoalan yang sama, terkait anonimitas melalui penggunaan nomor seluler yang tidak tervalidasi dengan kuat. Beberapa kejahatan itu seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP.
"Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya dan ini yang membuat kejahatan digital terus menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya," jelasnya.
Dalam pemaparannya, Kerugian karena penipuan digital bisa mencapai Rp 9,1 triliun dari November 2024 hingga sekarang. Fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menimbulkan kerugian Rp 4,6 triliun hingga Agustus 2025.
Sementara itu jumlah korban penipuan di ruang digital mencapai 22% atau 50 juta lebih pengguna internet di indonesia.
"Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kita kuatkan demi perlindungan konsumen," kata Meutya.
Dalam registrasi terbaru menggunakan data NIK dan biometrik pengenalan wajah. Registrasi dapat dilakukan melalui kanal website, gerai dan vending machine di outlet yang disediakan.
Pemberlakuan penuh registrasi biometrik dilakukan enam bulan setelah Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diundangkan Januari ini.
"Tadi disampaikan karena perlu waktu untuk ini menjangkau seluruh Indonesia. Jadi kalau di kota-kota besar kita harapkan memang Januari ini semua sudah mulai. Tapi di daerah-daerah yang memang cukup jauh, itu kita memberikan waktu paling lama sampai Juni," ujarnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
