Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membongkar alasan investasi pembangunan jalan tol belakangan tidak lagi menarik. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan, penyebabnya karena pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terlampau besar.
"Tarif pengembalian investasi ini yang dikeluhkan ATI, beban PBB pajak bumi bangunan, begitu tanah bebas dan konstruksi langsung sudah ditarik sama daerah," kata Sony di Kementerian PUPR, Jumat (21/2/2025).
Namun Ia mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena pengaturan nilai PBB bukan ada di wewenangnya, melainkan ada di instansi lain.
"Aturan besarannya ini dari Kemendagri, bukan PU dan daerah bisa menentukan sendiri, jadi satu petak tanah di Bandung bisa berbeda dengan di Surabaya," kata Sony.
Padahal keberadaan jalan tol bisa membantu dalam membangkitkan ekonomi daerah, namun justru jalan tol ini menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
"Banyak tol yang keberatan karena pemasukan belum besar, tapi tarif sudah ditarik tinggi, karena ini jadi andalan PAD, daerah minta segera dibangun jalan tol," sebut Sony.
Ia pun membongkar bahwa sejumlah pejabat dari legislatif daerah juga meminta dukungan adanya jalan tol, diantaranya pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
"Pagi tadi saya baru menerima DPRD Ogan Ilir agar minta didorong tol, yang saya tangkap PBB ini yang diharapkan," sebut Sony.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Efisiensi Anggaran Hambat Pembangunan Jalan Tol Tahun 2025
Next Article Video: Jalan Tol Siap Tampung 110 Juta Orang Mudik Saat Nataru