2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok Hamas dilaporkan tengah berupaya memasukkan sekitar 10.000 anggota kepolisiannya ke dalam administrasi pemerintahan baru Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat (AS). Permintaan ini kemungkinan besar akan ditentang keras oleh Israel di saat kelompok tersebut tengah memperdebatkan apakah mereka akan menyerahkan persenjataan mereka atau tidak.
Saat ini, Hamas masih memegang kendali atas sedikit kurang dari separuh wilayah Gaza menyusul kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump. Perjanjian tersebut mengaitkan penarikan pasukan Israel lebih lanjut dengan syarat Hamas harus menyerahkan senjata mereka.
Rencana 20 poin untuk mengakhiri perang, yang kini memasuki fase kedua, menyerukan agar tata kelola Gaza diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Badan teknokratis Palestina ini berada di bawah pengawasan AS dan dirancang untuk mengecualikan peran politik Hamas secara langsung.
Instruksi Hamas kepada Pegawai Negeri Dalam sebuah surat kepada staf pada hari Minggu (25/1/2026) yang dilihat oleh Reuters, pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mendesak lebih dari 40.000 pegawai negeri dan personel keamanan mereka untuk bekerja sama dengan NCAG. Namun, Hamas meyakinkan mereka bahwa kelompok tersebut sedang berupaya agar para pekerja ini diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru.
Upaya integrasi ini mencakup sekitar 10.000 pasukan polisi bentukan Hamas. Hingga saat ini, banyak dari mereka masih berpatroli di Gaza saat Hamas menegaskan kembali cengkeramannya di area yang mereka kuasai. Belum ada kepastian apakah Israel, yang dengan tegas menolak keterlibatan Hamas dalam masa depan Gaza, akan menyetujui masuknya pekerja sipil dan keamanan ini ke dalam NCAG. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri belum memberikan komentar terkait hal ini.
Ganjalan Utama dan Administrasi Transisi Rencana Hamas untuk kepolisian dan pegawainya menunjukkan adanya celah lebar antara kelompok tersebut dengan Israel yang didukung AS. Pekan lalu, Trump meresmikan "Board of Peace" yang akan berfungsi sebagai administrasi transisi untuk menetapkan kerangka kerja dan mengoordinasikan pendanaan bagi pembangunan kembali Gaza. Kerangka kerja ini mencakup ketentuan yang melarang "organisasi teroris asing" berpartisipasi dalam pemerintahan.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya siap menyerahkan tata kelola kepada NCAG yang beranggotakan 15 orang di bawah pimpinan Ali Shaath.
"Kami memiliki kepercayaan penuh bahwa komite tersebut akan beroperasi atas dasar pemanfaatan personel yang berkualifikasi dan tidak menyia-nyiakan hak siapa pun yang bekerja selama periode sebelumnya," ujar Qassem, merujuk pada penyertaan 40.000 personel tersebut, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (28/1/2026).
Sumber internal menyebutkan bahwa Hamas terbuka terhadap restrukturisasi kementerian oleh NCAG, termasuk mengirim beberapa pekerja ke masa pensiun, karena pemecatan massal dikhawatirkan akan memicu kekacauan.
Isu Pelucutan Senjata Administrasi Trump menginginkan senjata berat segera dinonaktifkan. Menurut dokumen Gedung Putih, senjata pribadi harus didaftarkan dan dinonaktifkan secara bertahap saat polisi NCAG sudah mampu menjamin keamanan.
Seorang pejabat AS menyebutkan bahwa pejuang Hamas kemungkinan akan diberikan semacam amnesti. Namun, Hamas diyakini masih memiliki ratusan roket dan ribuan senjata ringan. Meskipun Hamas bersedia mendiskusikan pelucutan senjata dengan faksi Palestina lainnya dan mediator, mereka mengaku belum menerima proposal konkret dari Washington.
Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan bahwa Hamas bersedia melakukan "netralisasi senjata" jika ada gencatan senjata jangka panjang, sekitar lima tahun atau lebih.
"Namun Hamas sangat meyakini bahwa proses negosiasi politik yang serius harus dimulai mengenai kenegaraan Palestina, di mana senjata dan pejuang akan berada di bawah otoritas Negara Palestina," kata pejabat tersebut.
Di sisi lain, PM Netanyahu tetap pada pendirian kerasnya. Dalam pidatonya di parlemen pada hari Senin, ia menegaskan posisi Israel.
"Fase berikutnya (dari kesepakatan Gaza) bukanlah rekonstruksi. Melainkan, fase berikutnya adalah demiliterisasi Jalur Gaza dan melucuti senjata Hamas," tegas Netanyahu.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
