Trump, Iran, Venezuela, dan Rapuhnya Hukum Internasional

Namun, sebelum kontroversi tersebut benar-benar mereda, dunia kembali dikejutkan oleh eskalasi yang jauh lebih besar. Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Israel melancarkan serangan militer ke Iran yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan AS. Serangan tersebut telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di kompleks kediamannya di Teheran, yang dikonfirmasi oleh lembaga peradilan Iran pada 1 Maret 2026.

Sejak saat itu, konflik tidak mereda, tetapi justru melebar hingga menyentuh pangkalan militer di kawasan Teluk, fasilitas energi strategis, hingga jalur pelayaran global di Selat Hormuz. Bahkan, kelompok Houthi di Yaman kini ikut terseret sehingga membuat konflik ini semakin menyerupai perang proksi yang terbuka.

Jika 2 (dua) peristiwa ini ditarik dalam satu garis analisis, keduanya memiliki kesamaan fundamental, yakni semakin longgarnya batas penggunaan kekuatan militer dalam politik internasional, baik untuk menangkap kepala negara maupun untuk melumpuhkan bahkan mengganti rezim suatu negara. Dalam konteks inilah konflik Iran dan penangkapan Maduro tidak sekadar menjadi isu geopolitik, tetapi juga menjadi alarm serius bagi keberlangsungan prinsip dasar hukum internasional.

Akankah hukum internasional yang selama ini dipelajari di ruang-ruang perkuliahan perlahan kehilangan maknanya? Tatanan hukum internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali kini tampak semakin dipertanyakan relevansi dan daya ikatnya.

Batas Penggunaan Kekuatan dalam Hukum Internasional
Piagam PBB merupakan dasar hukum internasional tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

Larangan tersebut hanya memiliki dua pengecualian terbatas. Pertama, pembelaan diri terhadap serangan bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Kedua, penggunaan kekuatan yang memperoleh mandat dari Dewan Keamanan PBB. Di luar dua kondisi tersebut, penggunaan kekuatan militer pada prinsipnya tidak memiliki legitimasi dalam hukum internasional.

Perdebatan mengenai batas penggunaan kekuatan ini kembali mengemuka dalam berbagai peristiwa internasional belakangan ini. Salah satunya adalah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Peristiwa tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan luar negeri AS dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, doktrin "America First" kerap dipahami sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat serta cenderung bersikap unilateral dalam merespons ancaman keamanan.

Dalam konteks tersebut, penggunaan kekuatan negara secara langsung sering dipandang sebagai instrumen yang sah untuk melindungi kepentingan strategis, bahkan tanpa melalui mekanisme kolektif seperti mandat Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, pendekatan ini kerap dibingkai melalui berbagai doktrin keamanan, seperti pre-emptive self-defense yang memperluas tafsir ancaman, serta pendekatan war on terror yang menekankan pencegahan terhadap risiko keamanan lintas batas. Dalam kondisi tertentu, justifikasi juga dikaitkan dengan konsep responsibility to protect (R2P), meskipun penerapannya di luar konteks krisis kemanusiaan yang jelas tetap menuai perdebatan.

Begitu juga pandangan sepihak tersebut muncul dalam konteks serangan militer ke Iran. Pemerintah AS dan Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi ancaman strategis dari Iran, khususnya terkait program nuklir dan stabilitas keamanan kawasan.

Kedua peristiwa internasional, baik penangkapan Maduro maupun serangan terhadap Iran, dapat diperdebatkan sebagai pelanggaran dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diatur dalam Piagam PBB.

Berdasarkan customary international law yang sudah dinyatakan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat utama, yakni adanya serangan bersenjata yang nyata (armed attack), tindakan yang benar-benar diperlukan (necessity), serta respons yang proporsional (proportionality).

Ketiga kriteria tersebut di atas dapat dikatakan nihil, baik dalam konteks penangkapan Maduro maupun serangan terhadap Iran, bahkan merupakan penyimpangan terhadap batasan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB (Kathrada, 2026). Hal ini karena tidak terdapat bukti ancaman yang benar-benar akan terjadi dalam waktu sangat dekat sebagaimana dipersyaratkan dalam interpretasi ketat norma pembelaan diri dalam hukum internasional.

Dalam skala yang lebih luas, fenomena ini mencerminkan gejala erosion of the rules-based international order, di mana norma yang selama ini dirancang untuk membatasi penggunaan kekuatan mulai kehilangan daya ikatnya dalam praktik. Lebih lanjut, penerapan hukum internasional yang cenderung selektif (selective enforcement), terutama ketika melibatkan kepentingan negara besar.

Kondisi ini pada akhirnya mengarah pada apa yang kerap disebut sebagai great power exceptionalism, yakni kecenderungan negara kuat untuk menempatkan dirinya di luar batasan norma yang sama, sehingga menggeser tatanan global dari berbasis aturan menuju berbasis kekuatan.

Alarm bagi Negara-Negara Berkembang
Sejak konflik dimulai, laporan dari berbagai sumber kredibel seperti Reuters menunjukkan bahwa sedikitnya sekitar 13 tentara Amerika Serikat tewas, dengan jumlah korban luka yang diperkirakan berada pada kisaran 140 hingga lebih dari 200 personel, meskipun angka pastinya terus berkembang seiring eskalasi konflik. Data ini menunjukkan eskalasi tidak lagi bersifat terbatas, melainkan telah berkembang menjadi konflik bersenjata yang nyata dengan dampak militer yang terus meningkat.

Penggunaan kekuatan militer kini semakin sering dibingkai sebagai instrumen untuk menegakkan keamanan, mencegah ancaman masa depan, atau bahkan menegakkan hukum. Dalam praktiknya, pola tersebut kerap berkelindan dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas.

Seperti diketahui, Venezuela memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak, yang terbesar di dunia, sehingga stabilitas politik negara tersebut memiliki implikasi strategis bagi keamanan energi global. Demikian pula Iran yang selama ini menjadi salah satu aktor kunci dalam dinamika geopolitik Timur Tengah dan pasar energi dunia.

Bagi negara-negara berkembang, preseden semacam ini bukan sekadar alarm normatif, melainkan risiko konkret. Normalisasi intervensi sepihak berpotensi membuka ruang bagi pelanggaran kedaulatan tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, sekaligus mendorong delegitimasi prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi fondasi perlindungan bagi negara dengan kapasitas militer terbatas.

Lebih lanjut, kondisi ini juga dapat menciptakan ketergantungan keamanan yang semakin dalam terhadap negara-negara besar, di mana perlindungan tidak lagi berbasis aturan bersama, melainkan pada kedekatan politik dan kepentingan strategis. Dalam situasi seperti ini, ruang kebijakan luar negeri negara berkembang berisiko semakin menyempit.

Pada akhirnya, peristiwa penangkapan Maduro hingga konflik Iran menunjukkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan politik kekuatan selalu berada dalam ketegangan. Namun, jika batas-batas penggunaan kekuatan semakin sering diabaikan, dunia berisiko kembali pada pola lama, di mana stabilitas tidak lagi ditentukan oleh aturan yang disepakati bersama, melainkan oleh siapa yang memiliki kekuatan paling besar untuk memaksakan kehendaknya.

Menjaga Politik Bebas-Aktif di Tengah Ketegangan Global
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, politik luar negeri Indonesia dirumuskan sebagai politik bebas dan aktif yang berarti bebas menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan mana pun, sekaligus aktif berkontribusi menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini berakar pada sila kedua Pancasila serta amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Dalam konteks ketegangan geopolitik global saat ini, prinsip tersebut kembali diuji. Dalam praktiknya, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan geopolitik yang tidak sederhana, mulai dari ketergantungan ekonomi, kepentingan investasi, hingga dinamika keamanan kawasan.

Dalam situasi ini, terdapat risiko bahwa Indonesia secara perlahan terseret ke dalam orbit kepentingan blok kekuatan besar, sehingga menimbulkan dilema antara menjaga konsistensi prinsip hukum internasional dan mengamankan kepentingan nasional yang bersifat pragmatis.

Sekali Indonesia mendukung penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional oleh suatu negara, sama halnya Indonesia telah mengkhianati politik bebas aktif yang telah dilahirkan oleh para pendiri bangsa kita. Meski demikian, sejumlah langkah pemerintah Indonesia patut diapresiasi karena tetap menempatkan diplomasi dan hukum internasional sebagai rujukan utama.

Indonesia secara konsisten menyerukan de-eskalasi, penghentian kekerasan, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan mekanisme hukum internasional, seraya menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak akan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog apabila ruang diplomasi dibutuhkan oleh para pihak yang berkonflik. Sikap ini mencerminkan esensi politik bebas-aktif, yakni menjaga independensi dari rivalitas kekuatan besar sekaligus tetap berupaya membuka ruang komunikasi ketika jalur formal mengalami kebuntuan.

Ke depan, prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam strategi diplomasi yang lebih adaptif. Indonesia dapat memperkuat diplomasi multilateral berbasis hukum internasional sekaligus membangun koordinasi dengan negara-negara kekuatan menengah untuk memperkuat posisi tawar kolektif di tengah tatanan global yang semakin tidak stabil.