3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, beberapa kabupaten yang sudah pulih pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. Namun dari catatan Kementerian Dalam Negeri, masih ada 15 daerah yang butuh penanganan.
Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
"Kami mencatat yang sudah mulai agak baik artinya ekonominya jalan, dan pemerintahan berjalan. Itu indikator yang paling penting," kata Tito.
Diketahui dari bencana ini, ada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi itu yang terdampak. Perinciannya ada 18 di Aceh, 16 di Sumatra Barat, dan 18 di Sumatra Utara.
Tito menjelaskan, berkat kecepatan dan kerja keras dari semua pihak dari pemerintah pusat/daerah, masyarakat dan aparat yang terlibat bahwa banyak daerah yang mulai pulih. Dalam arti, roda ekonomi dan kegiatan pemerintahan yang sudah berjalan.
Dari catatannya di Aceh, sudah ada 11 kabupaten/kota yang mengalami pemulihan, tujuh di antaranya masih perlu dikonsentrasikan untuk pemulihan. Namun dia baru menyebutkan lima di antaranya, yaitu: Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie Jaya.
Sumatra Utara, ada 13 kabupaten sudah mengalami pemulihan, lima di antaranya masih membutuhkan penanganan. Meski menurut Tito tidak separah kondisinya seperti di Aceh yaitu : Tampil Tengah, Tampil Utara, Tampil Selatan, Mandailing Natal, dan kota Sibolga.
Untuk Sumatra Barat, sudah ada 13 kabupaten yang mengalami pemulihan, sementara tiga yang masih membutuhkan penanganan, yaitu : Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar.
Artinya ada 37 kabupaten/kota yang mulai mengalami pemulihan, sedangkan 15 masih butuh penanganan.
Tito mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di Sumatra ini mencapai kurang lebih Rp 59,25 triliun. Itu dibagi untuk masing-masing provinsi, yaitu Rp 33,75 triliun di Aceh, Rp 13,5 triliun di Sumatra Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatra Utara.
"Sumatra Utara lebih sedikitlah, Rp 12 triliun dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian kesehatan, jembatan dan lain-lain, yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L," kata Tito.
