3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland kembali mencuat dan memicu kontroversi global. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk aneksasi terselubung yang melanggar kedaulatan negara lain. Trump bahkan disebut ingin membeli Greenland dengan cara membayar setiap warganya uang bernilai miliaran rupiah.
Di balik ambisi besar itu, belakangan diketahui adanya pengaruh seorang pengusaha Yahudi bernama Ronald Lauder. Hal ini diungkap langsung oleh penasehat keamanan Trump, John Bolton, kepada The Guardian pada 2018 silam. Pada suatu hari, Trump memanggil Bolton untuk membahas ide yang tak lazim.
"Trump memanggil saya ke Oval Office," kata John.
Di hadapan Bolton, Trump bercerita ada seorang pengusaha yang menyarankan agar Amerika Serikat membeli Greenland. Pengusaha tersebut mengaku telah memiliki kepentingan bisnis di Denmark dan menilai Greenland sebagai wilayah dengan potensi ekonomi besar di masa depan.
Saat itu, Bolton belum mengetahui siapa sosok pengusaha yang dimaksud. Namun belakangan terungkap orang tersebut adalah Ronald Lauder, pengusaha pemilik kerajaan kosmetik dunia Estée Lauder.
Sejak "bisikan" itulah, Trump disebut semakin getol dengan gagasan menguasai Greenland. Meski rencana tersebut tak terealisasi pada periode kepemimpinan pertamanya pada 2016-2020, narasi Trump ingin mengeksekusinya kembali terus beredar dan mencapai puncaknya pada 2026. Trump ingin menguasai langsung Greenland lewat pembelian hingga aneksasi militer.
Lalu, siapa sebenarnya Ronald Lauder?
Ronald Lauder lahir di New York pada 26 Februari 1944 dari keluarga Yahudi-Hongaria. Ibunya, Estée Lauder, dikenal luas sebagai pengusaha kosmetik ternama dunia dengan merek yang menggunakan namanya sendiri. Dari bisnis inilah Ronald tumbuh menjadi miliarder dengan kekayaan yang sangat besar.
Tumbuh di lingkungan keluarga kaya membuat Ronald menjadi pewaris utama bisnis keluarga. Dia juga mendapat pendidikan elite dengan bersekolah di Wharton School of the University of Pennsylvania pada 1960-an. Di kampus inilah dia berkenalan dengan sesama anak orang kaya New York, Donald Trump, putra pengusaha properti Fred Christ Trump.
Usai lulus, keduanya menempuh jalur masing-masing. Ronald masuk dan mengembangkan bisnis keluarga Estée Lauder, sementara Trump fokus mengelola dan memperluas jaringan bisnis keluarga melalui The Trump Organization.
Namun berbeda dengan Trump, Ronald justru lebih dulu masuk ke dunia politik. Mengutip New York Times, Pada 1984, dia pernah menjabat sebagai asisten deputi di NATO, lalu dipercaya menjadi Duta Besar AS untuk Austria. Dia juga aktif di Partai Republik dan sempat mencalonkan diri sebagai Wali Kota New York, meski akhirnya gagal.
Hubungan Ronald dan Trump kembali menguat ketika Trump maju sebagai calon presiden AS pada 2017. Ronald disebut menjadi salah satu donatur kampanye.
Sebagai penasihat informal dan pembela setia Trump, Ronald Lauder kerap memberi masukan kebijakan luar negeri yang dinilai sejalan dengan kepentingan bisnis. Salah satu isu yang kerap dikaitkan dengan pengaruhnya adalah ketertarikan Trump terhadap Greenland.
Mengacu pada buku The Divider: Trump in the White House, 2017-2021 (2022), pada tahun ketika Ronald membisiki Trump, dia diketahui telah menanamkan investasi besar di Greenland dan Denmark. Data pemerintah Denmark mencatat sejumlah perusahaan dengan alamat pemilik di New York yang diduga terkait dengan Lauder, termasuk proyek pengeboran lapisan es untuk sumber air dan tenaga listrik.
Greenland sendiri dikenal sebagai "surga harta karun" dengan cadangan mineral bernilai tinggi di balik lapisan esnya. Hal ini memicu dugaan bahwa ambisi Trump menguasai wilayah tersebut lebih didorong motif ekonomi ketimbang geopolitik.
Jejak kepentingan pria berharta US$4,7 miliar atau Rp79 T ini juga disebut meluas ke Ukraina. Dia diduga membisiki Trump agar AS lebih aktif membela Ukraina pascainvasi Rusia tahun 2022, seiring kabar investasi Lauder di sektor pertambangan negara tersebut.
Dengan demikian, ambisi Trump terhadap Greenland dinilai tak semata agenda geopolitik, melainkan bersentuhan dengan kepentingan bisnis global segelintir orang.
(mfa)
