RI Kena Tarif Trump 32%, Pemerintah Umumkan Keputusan Genting Hari Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia akan mengumumkan respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dagang terbaru sebesar 32% ke Indonesia. Respons kebijakan itu akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian.

"Ini sedang dibahas," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

Rencananya, respons kebijakan ini akan diumumkan dalam konferensi pers secara daring pada pukul 10.45 WIB. Preskon itu bertajuk Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra.

Kementerian Keuangan sendiri, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan, pemerintah akan memitigasi dampak negatif dari kebijakan Trump yang mengenakan tarif timbal balik senilai 32%.

"Pemerintah akan senantiasa memantau sekaligus memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro.

Deni menekankan, Kebijakan Trump dilakukan termasuk kepada negara dengan defisit perdagangan besar dan tarif yang lebih tinggi dari tarif AS (tariff gap). Meskipun pada 2024, Indonesia menempati peringkat 15 sebagai negara dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS, dengan nilai defisit US$ 19,3 miliar.

"Namun, tariff gap Indonesia relatif kecil dibandingkan negara lain, sehingga risiko Indonesia terkena tarif tambahan dari kebijakan ini relatif terbatas.Meski demikian, ancaman tarif tetap perlu diwaspadai," tutur Deni.

Menurut Deni kebijakan Trump ini sebetulnya juga membuka peluang bagi Indonesia. Jika negara yang terekspos tarif resiprokal menghadapi kenaikan biaya ekspor ke AS, maka terdapat potensi relokasi industri ke negara lain yang dianggap lebih aman dari kebijakan ini, termasuk Indonesia.

"Kebijakan ini akan membawa dinamika baru dalam hubungan perdagangan internasional," tuturnya.

"Indonesia juga perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki iklim usaha & investasi serta memperkuat daya saing domestik untuk meningkatkan resiliensi perekonomian nasional," tegas Deni.

(wur/wur)

Next Article Terbang ke AS Bulan Ini, Prabowo Bakal Temui Donald Trump