RI Jadi Korban Perang Dagang Trump, Pemerintahan Prabowo Harus Apa?

Ekonom senior, yang menjadi salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan misalnya. Ia menekankan bagaimana AS menyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

"Yang menarik apa respon dari Indonesia? Apakah akan membalas atau negosiasi? US adalah negara dengan trade surplus terbesar bagi Indonesia, US$ 18 Miliar," kata Fadhil, Kamis (3/4/2025).

Karena besarnya peran AS dalam neraca perdagangan Indonesia, Fadhil menganggap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengambil sikap negosiasi terhadap AS, ketimbang memberikan balasan pengenaan tarif atau reciprocal tariff. Meskipun, ia meragukan alasan Trump yang mengenakan tarif ke Indonesia akibat pemerintah melakukan manipulasi nilai tukar dan adanya hambatan perdagangan sebesar 64% terhadap AS.

"Trump bilang terminate your own tariff, drop your own barriers, maka US pun akan melakukan hal yang sama. Walau saya juga sangsi apa benar tarif yang kita kenakan termasuk currency manipulasi dan trade barriers sebesar 64%? Makanya kemudian US menerapkan reciprocal tariff sebesar 32%," tegasnya.

Ia menganggap, jika negara-negara yang terkena pengenaan tarif ini tidak melakukan tit for tat atau kebijakan balasan, maka akan terjadi perdagangan yang lebih fair. Hal itu, tambahnya, justru mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi terutama di AS dan pada gilirannya terhadap dunia.

Sedangkan, bila negara yang terkena tariff membalas maka terjadi perang dagang, dan semuanya akan mengambil dampak terburuk. Karena perang dagang bersifat zero sum game, tidak akan ada pemenang, mendorong stagflasi dan bahkan resesi.

"Jika opsi pertama, dan negara-negara melakukan negosiasi maka mungkin terjadi perdagangan yang lebih fair. Salah satu tujuan kebijakan Trump ini menjadikan tarif sebagai leverage untuk perdagangan yang lebih fair. Trump yakin selama ini berbagai negara telah melakukan praktek perdagangan yang tidak adil terhadap US," tuturnya.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menekankan, langkah Trump akan berakibat pada perlambatan ekonomi yang masif. Ia menganggap, bis dipastikan IMF, World Bank, OECD dan berbagai lembaga internasional lainnya akan segera melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Ia pun menilai, risiko investasi global akan semakin tinggi, sehingga attitude "fly to quality" kembali terjadi. Kondisi itu membuat investor merelokasi investasi ke alternatif yang lebih aman, seperti emas, surat utang pemeritah, dan aset berdenominasi hard currency.

"Ekonomi banyak negara akan terdampak, baik melalui transmisi perdagangan dan/atau investasi. Harga saham dunia akan semakin volatile dengan trend menurun, nilai tukar mata uang banyak negara pun akan menunjukkan perilaku yang sama," tegasnya.

Bagi Indonesia, Wijayanto menilai, pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh dimana impian untuk tumbuh 5% tahun ini semakin tidak realistis. IHSG akan semakin volatile dan cenderung melemah, terutama untuk beberapa sektor berorientasi ekspor.

Sejalan dengan itu, rupiah akan tertekan dan cenderung melemah. Upaya refinancing utang dan utang baru sebesar Rp 800 triliun dan Rp 700 triliun di tahun ini menurutnya juga tidak akan mudah, selain kebutuhan akan return yang lebih menarik, Indonesia juga menghadapi ketidakpastian pasar yang semakin berat.

"Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya (sepatu, TPT, produk karet, alat Listrik dan elektronik), maka tekanan PHK akan semakin kuat," tegasnya.

Terkait apa yang harus dilakukan pemerintah, Wijayanto berbeda pendapat dengan Fadhil yang mendorong langkah negosiasi. Sebab, ia mengingatkan, sebelum pengumuman kebijakan reciprocal tariff dilakukan, berbagai negara telah mencoba melakukan negosiasi, termasuk India, Vietnam dan Korea Selatan (Korsel) yang mempunyai lobbyist kuat di Washington DC. Tetapi mereka gagal total.

"Dalam konteks ini, upaya negosiasi bukan pilihan yang mungkin dilakukan, termasuk oleh Indonesia, paling tidak dalam 1-2 tahun ke depan. AS sedang dalam survival mod, apalagi kemampuan lobby kita sangat terbatas," paparnya.

Ia berpendapat, yang perlu dilakukan Indonesia dalam waktu dekat ada tujuh langkah, sebagai berikut:

1. Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi rally "perang mata uang" yang panjang. Kebijakan DHE perlu segera diterapkan dengan tuntas.

2. Pemerintah perlu melakukan rekalibrasi APBN, program boros anggaran perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Demand dari dalam negeri perlu distimulus untuk menggantikan demand dari LN yang berpotensi menurun.

3. Pengetatan impor legal dan penghentian impor illegal secara total. Selain menciderai produsen dalam negeri, ini juga membuat negara kehilangan potensi pendapatan.

4. Penguatan industri jasa keuangan, terutama Perbankan dan Pasar Modal, untuk mampu berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.

5. Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan komprehensif yang kongkrit dan realistis serta dinarasikan dengan baik. Berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana ekonomi negeri ini akan dibawa oleh Pemerintahan Prabowo.

6. Memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen "perasaan senasib", termasuk dengan EU, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika latin.

7. Membentuk tim negosiasi yang disiapkan untuk bernegosiasi dengan AS saat kondisi sudah memungkinan.

"Kehandalan kepemimpinan Pak Prabowo dan soliditas kabinet diuji bukan oleh kondisi nyaman, tetapi oleh kondisi penuh gejolak seperti saat ini. Rakyat menunggu langkah brilliant Pak Prabowo dalam melakukan tujuh langkah menuju langit ketujuh," tegasnya.

(sef/sef)

Next Article Gawat! RI Berpotensi Masuk Radar Perang Dagang Trump