2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai perhatian. Langkah ini dinilai membuka peluang diplomasi, namun juga menyimpan risiko jika hanya bersifat simbolik tanpa agenda yang jelas.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai partisipasi Indonesia perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis. Dalam politik internasional yang semakin transaksional dan berorientasi pada kekuatan, forum yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan global tetap relevan untuk dimanfaatkan.
"Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan sebagai upaya membuka ruang pengaruh dari dalam (influence from within)," ujar Umam dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi penting karena isu Palestina selama ini mengalami kebuntuan struktural. Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dijalankan secara efektif, sementara mekanisme multilateral melemah dan kekuatan besar kerap menjadi bagian dari persoalan.
Dalam kondisi tersebut, kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian dinilai dapat membuka peluang, meski terbatas, untuk membawa perspektif Global South dan menegaskan dimensi kemanusiaan. Langkah ini juga penting untuk mencegah agar persoalan Palestina tidak direduksi semata-mata sebagai isu keamanan Israel.
Namun demikian, Umam memberikan catatan bahwa posisi Indonesia hanya akan bermakna jika dijalankan secara aktif dan substantif, bukan sekadar kehadiran simbolik. Menurutnya, Indonesia harus konsisten menyuarakan substansi, bukan hanya narasi moral.
Indonesia juga diminta menjadikan kerangka hukum internasional sebagai basis utama diskusi, termasuk hak penentuan nasib sendiri, penghentian pendudukan, dan perlindungan warga sipil.
"Tanpa pijakan hukum internasional yang tegas, forum perdamaian berisiko hanya menjadi ruang retorika moral tanpa dampak nyata," kata doktor lulusan The University of Queensland, Australia, tersebut.
Selain itu, Indonesia dinilai perlu membangun koalisi negara-negara kekuatan menengah, baik di dalam maupun di sekitar forum tersebut, agar tekanan terhadap proses perdamaian tidak dilakukan secara sendiri-sendiri dan memiliki bobot politik yang lebih kuat.
Ia juga mendorong agar Indonesia membawa agenda konkret dan terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan, akses kemanusiaan tanpa syarat, serta mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter, bukan sekadar mengulang narasi proses perdamaian yang stagnan.
Dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif, Umam menilai langkah Indonesia relatif konsisten. Meski demikian, ia menegaskan partisipasi Indonesia harus disertai garis merah yang jelas agar tidak mengaburkan sikap tegas terhadap pendudukan dan pelanggaran hukum humaniter.
"Keikutsertaan Indonesia hanya akan bermakna jika digunakan sebagai alat diplomasi aktif, bukan panggung simbolik," pungkasnya.
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
