12 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meskipun sejumlah negara mulai menggunakan instrumen pajak untuk menopang daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya merespons rencana pemerintah Jepang memangkas pajak konsumsi untuk produk makanan menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027 guna mendorong pemulihan ekonomi.
"Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Purbaya, kebijakan Jepang tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia. Ia menjelaskan, pemangkasan pajak di Negeri Sakura dilakukan karena kondisi ekonomi yang tengah melambat sehingga pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan.
Sementara di Indonesia, pemerintah masih mengandalkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, ruang untuk memangkas tarif PPN dinilai tidak sesederhana yang dibayangkan. Purbaya menegaskan setiap kebijakan fiskal harus memperhitungkan dampaknya terhadap defisit anggaran dan keberlanjutan keuangan negara.
"Nggak bisa lah. Nanti kalau turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0, tapi 0 kita nggak punya duit nanti lu pada ribut, utang semua," ujarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini berupaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kesehatan fiskal. Menurutnya, penggunaan utang masih diperlukan untuk membiayai pembangunan, namun pertumbuhannya harus tetap terkendali.
"Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga," katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemotongan tarif PPN tanpa perhitungan yang matang berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, kemampuan negara untuk membiayai berbagai program subsidi dan perlindungan sosial juga bisa ikut tergerus.
"Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya. Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja. Saya nggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya," tegas Purbaya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
