2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mendeteksi 40 perusahaan baja asal China yang kedapatan mengemplang pajak dengan cara tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN).
"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," kata Purbaya, Rabu (14/1/2026).
"Itu dari China semua. Bukan campur-campur," tegasnya.
Purbaya mengaku heran 40 perusahaan ilegal yang tak bayar kewajiban perpajakan itu bisa masuk ke Indonesia dan beroperasi selama ini. Ia menduga, ada pihak-pihak internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat pembiaran aktivitas perusahaan baja itu.
"Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngelihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," kata Purbaya.
Pekan lalu, Purbaya juga sudah mengungkapkan bahwa perusahaan China itu melakukan 'pembelian Kartu Tanda Penduduk (KTP)' untuk memalsukan jumlah karyawannya.
"Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," papar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Purbaya mengaku, pihaknya sudah mengantongi nama-nama perusahaan tersebut. Dia berencana melakukan penggerebekan. Hal ini belum dilakukan karena menunggu waktu yang tepat.
Ia mengklaim negara mengalami kerugian besar akibat tindakan tersebut. Sebab, menurut Purbaya, dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.
"Potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan," kata Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
