Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Belanja pemerintah pusat sendiri senilai Rp 3.149,73 triliun dari total pagu belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp 3.842,72 triliun. Sisanya diperuntukkan transfer ke daerah alias TKD sebesar Rp 692,99 triliun.
Total belanja pemerintah pusat itu dialokasikan ke dalam 11 fungsi, yakni pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nilainya naik dari pagu 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun meski terealisasi hanya Rp 2.602,3 triliun.
"Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi kepemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara," dikutip dari UU 17/2025, Rabu (21/1/2026).
Adapun detail dari rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam APBN 2026, untuk pelayanan umum nilainya Rp 794,38 triliun, lebih tinggi dari outlook pelaksanaan APBN 2025 yang sebesar Rp 730,3 triliun. Untuk realisasi tepatnya belum tersedia karena pemerintah belum mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, untuk belanja pertahanan, pagunya ditetapkan menjadi sebesar Rp 337,37 triliun. Naik dari outlook realisasi APBN 2025 yang sebesar Rp 245,2 triliun. Dibanding rancangan semula dalam RAPBN 2026, pagu anggaran belanja pertahanan juga naik karena mulanya dipatok sebesar Rp 335,2 triliun.
Fungsi ketertiban dan keamanan pun belanjanya juga naik menjadi Rp 242,57 triliun, dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 229,8 triliun. Demikian juga untuk fungsi ekonomi yang nilainya menjadi Rp 823,72 triliun dari outlook 2025 Rp 707,5 triliun.
Perlindungan lingkungan hidup pagunya ditetapkan menjadi Rp 13,35 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 8,4 triliun. Perumahan dan fasilitas umum juga melonjak menjadi Rp 28,61 triliun dari tahun lalu outlooknya mampu terealisasi Rp 19,2 triliun.
Sedangkan kesehatan Rp 153,10 triliun dari outlooknya sebesar Rp 124,7 triliun pada 2025. Sedangkan pariwisata Rp 2,96 triliun dari 2,8 triliun dalam outlook 2025 yang termuat dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2025.
Pagu belanja untuk fungsi agama ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam APBN 2026 senilai Rp 14,40 triliun, naik dari outlook 2025 Rp 13,2 triliun. Pendidikan juga naik menjadi Rp 459,69 triliun dari outlook tahun lalu Rp 309,5 triliun, dan perlindungan sosial menjadi Rp 279,54 triliun dari Rp 272,9 triliun.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

3 hours ago
2

















































