Pengusaha Tak Restui Karyawan Swasta Bisa WFA saat Mudik, Bilang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha sudah menolak duluan soal usulan Work From Anywhere (WFA) saat musim mudik di Lebaran tahun ini. Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kebijakan tersebut bisa menurunkan produktivitas pekerja/karyawan swasta.

"Saya sudah bilang kami tidak setuju. WFA itu kebijakan mengganggu produktivitas (pekerja), bagaimana kita bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi," ungkap Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/2/2025).

Apalagi katanya, kebijakan ini tidak bisa berlaku untuk sektor manufaktur misalnya industri tekstil. Saat musim mudik Lebaran biasanya produktivitas pekerja tengah digenjot karena tren kenaikan permintaan.

"Cara itu nggak mungkin bisa dilakukan apalagi sektor manufaktur," sebutnya.

Nurjaman pun tak mau menerima apapun alasan pemerintah memberlakukan WFA seperti agar mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik Lebaran. Dia menegaskan kebijakan yang ada saat ini sudah cukup sesuai dengan cara kerja pekerja/karyawan swasta.

"Pengusaha berharap pemerintah jangan turut campur urusan jam kerja perusahaan. (Kebijakan sekarang) itu aja yang dipakai," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025, salah satunya adalah kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi pegawai, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025, Kemenhub telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Selain itu, kami juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang," ungkap Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Dudy menyampaikan bahwa Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025 atau H-7 Lebaran. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

"Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri," beber Dudy.

(wur/wur)

Next Article Buruh Minta UMP 2025 Naik 10%-20%, Pengusaha Cuma Mampu Kasih Segini