5 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara kaya Swiss akan mempertimbangkan pembatasan penduduk melalui referendum pada pekan ini. Dalam pemungutan suara tersebut, warganya diminta memutuskan terkait rencana pembatasan maksimal 10 juta jiwa serta kebijakan imigrasi yang ketat. Langkah tersebut bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan populasi yang dinilai semakin membebani berbagai sektor domestik.
Referendum yang akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 ini dilakukan setelah populasi negara tersebut meningkat 10% dalam 10 tahun hingga akhir 2025. Jumlah penduduk negara itu mencapai lebih dari 9,1 juta jiwa.
Untuk pertama kalinya, negara ini memiliki lebih banyak penduduk berusia di atas 65 tahun dibandingkan warga yang berusia di bawah 20 tahun. Migrasi bersih dan angka kelahiran turun tahun lalu.
Seperti diketahui, pajak yang relatif rendah telah membantu menjadikan Swiss sebagai rumah bagi konglomerasi global seperti raksasa barang konsumsi Nestle, perusahaan farmasi besar Novartis, hingga perusahaan multinasional lainnya di bidang keuangan, barang mewah, dan teknologi.
Swiss memiliki salah satu konsentrasi miliarder tertinggi di dunia dan tingkat PDB per kapita yang jauh lebih kuat dibandingkan banyak negara maju lainnya.
Berdasarkan data resmi, pada akhir tahun 2024, 41% penduduk memiliki latar belakang migrasi, atau para imigran dan anak-anak mereka yang lahir di Swiss. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa 32,5% penduduk tetap negara tersebut adalah imigran generasi pertama.
Diperkirakan 1,4 juta warga negara Uni Eropa tinggal di Swiss, yang mencakup sekitar 16% dari populasi negara tersebut. Selain itu, 340.000 warga negara UE menyeberangi perbatasan setiap hari untuk bekerja di sana.
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 52% responden akan menolak batas populasi, sementara 45% mendukungnya.
Sistem imigrasi akan diperketat jika populasi melebihi 9,5 juta pada titik mana pun dalam 24 tahun ke depan, dengan program suaka dan reunifikasi keluarga menjadi yang pertama menghadapi pemotongan.
Inisiatif kebebasan bergerak Swiss dengan Uni Eropa juga berpotensi berakhir, jika populasi melampaui ambang batas 10 juta.
Padahal, Swiss merupakan bagian dari zona perjalanan Schengen tanpa batas, bersama dengan banyak negara ekonomi besar Uni Eropa. Blok tersebut dan negara ini juga memiliki perjanjian untuk memungkinkan pergerakan bebas warga negara masing-masing, sehingga mereka dapat tinggal dan bekerja di wilayah satu sama lain, asalkan mereka memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan lain.
Partai sayap kanan Swiss People's Party (SVP) menjadi motor utama di balik inisiatif pembatasan populasi tersebut. Anggota parlemen Piero Marchesi mengatakan, pertumbuhan populasi telah menimbulkan masalah bagi layanan publik, upah, harga sewa, pendidikan, dan pasar tenaga kerja.
SVP menyebut, meskipun pembatasan diterapkan, Swiss masih dapat menerima sekitar 40 ribu pendatang baru setiap tahun.
Sementara perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Swiss berpendapat bahwa pembatasan imigrasi yang signifikan akan merusak daya saing negara tersebut dan membebani perekonomiannya yang sedang terpuruk, yang telah menghadapi pertumbuhan yang lamban, mata uang yang melonjak, disinflasi, dan rezim tarif Presiden AS Donald Trump.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Swiss sendiri tengah menghadapi tantangan berupa perlambatan ekonomi, penguatan mata uang franc Swiss, tekanan disinflasi, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat.
Organisasi bisnis Economiesuisse yang mewakili sekitar 100 ribu perusahaan anggota, termasuk perusahaan teknologi dan farmasi besar, secara terbuka menolak usulan pembatasan populasi.
Kepala Ekonom Rudolf Minsch mengatakan bahwa kemakmuran Swiss bergantung pada keterbukaan, inovasi, dan hubungan ekonomi yang kuat dengan Eropa.
"Kami memahami bahwa kekhawatiran terkait perumahan, infrastruktur, dan pertumbuhan penduduk harus ditanggapi dengan serius, dan tantangan-tantangan ini memerlukan solusi politik yang pragmatis," ujarnya dalam keterangan tertulus, mengutip CNBC Internasional, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, pembatasan imigrasi yang kaku bukanlah jawaban yang tepat, terutama jika hal itu berisiko merusak perjanjian bilateral dengan Uni Eropa, yang sangat penting bagi perekonomian Swiss.
Apalagi, Minsch menambahkan bahwa Swiss sangat bergantung pada tenaga kerja asing yang sangat terampil, terutama di sektor-sektor seperti farmasi, teknologi, dan perawatan kesehatan.
"Pembatasan imigrasi yang ketat akan melemahkan inovasi, pertumbuhan, dan daya saing, sekaligus mempersulit perusahaan untuk menarik talenta internasional," katanya.
Sedangkan CEO Nestle Philipp Navratil Carolin Roth menyebut, begara ini sangat menarik bagi investor asing. Sehingga, penting bagi Swiss agar kondisinya tetap terjaga.
"Kita tidak boleh menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa; ini tercipta berkat kerja keras yang luar biasa dan kemauan untuk mendorong reformasi," ujarnya dalam CNBC di Swiss Economic Forum pekan lalu.
Ia mengatakan perusahaannya memiliki sembilan pabrik dan tiga pusat penelitian di negara tersebut, serta sebagian besar kegiatan penelitian dan pengembangan masih dilakukan di Swiss. Operasional tersebut telah berlangsung selama 160 tahun.
"Keandalan ada di Swiss, karena kualitas ada di Swiss, karena talenta ada di Swiss, karena Swiss telah menciptakan dan menetapkan kerangka kerja yang sangat menarik bagi perusahaan global," tambahnya.
Pada konferensi yang sama, CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan bahwa ia khawatir tentang inisiatif-inisiatif ekstrem. Sebab, Swiss memiliki 30% penduduk kelahiran asing, hampir sama dengan Australia, dua kali lipat dari Jerman.
"Dan hal itu menimbulkan frustrasi tertentu di dalam masyarakat. Namun, itu bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah," imbuhnya.
UBS merupakan salah satu pemberi kerja terbesar di Swiss, dengan sekitar 33.500 karyawannya yang berbasis di negara tersebut.
Seorang profesor ekonomi di Nova School of Business and Economics, Portugal, Joao B. Duarte, mengatakan bahwa pembatasan jumlah penduduk dapat merusak kredibilitas Swiss dalam berbagai hal.
"Jika perusahaan meyakini bahwa akses terhadap tenaga kerja Eropa mungkin menjadi lebih tidak pasti, keputusan investasi dapat berubah jauh sebelum batas hukum tercapai," ujarnya kepada CNBC melalui email.
Menurut Duarte, keluarnya Inggris dari Uni Eropa dapat menjadi pengingat. Penghentian kebebasan bergerak tidak menciptakan transisi yang mulus menuju kemandirian tenaga kerja domestik. Hal itu justru menimbulkan kekurangan tenaga kerja, hambatan perekrutan, dan biaya yang lebih tinggi di sektor-sektor yang sebelumnya bergantung pada pekerja Uni Eropa yang fleksibel.
Dia menambahkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Swiss, dan kebebasan bergerak terkait erat dengan kerangka kerja bilateral yang lebih luas yang memberikan perusahaan-perusahaan Swiss akses istimewa ke pasar-pasar Eropa.
"Jika hasil pemungutan suara 'ya' pada akhirnya memaksa Swiss untuk mengakhiri perjanjian kebebasan bergerak, ketegangan tersebut tidak akan terbatas pada kebijakan migrasi saja. Hal itu berpotensi merembet ke seluruh hubungan ekonomi antara Swiss dan Uni Eropa," tutupnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
