3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai 'musuh bebuyutan' China. Kedua negara terlibat dalam konflik geopolitik yang merembet ke konflik dagang.
AS juga bertubi-tubi mengeluarkan kebijakan pemblokiran akses teknologi ke China. Kendati demikian, hubungan keduanya melunak pasca pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan pada Oktober 2025 lalu.
Kendati hubungan dagang melunak, pemblokiran masih terus terjadi terhadap teknologi China. Misalnya saja, rencana AS untuk memblokir drone buatan China di negaranya. Sebelumnya, AS juga sudah memblokir raksasa telekomunikasi China seperti Huawei dan ZTE untuk menjual peralatannya ke AS.
Langkah ini kemudian diikuti oleh Uni Eropa (UE). Bisa dibilang UE saat ini menjadi 'musuh bebuyutan' baru China. UE tengah menyiapkan aturan baru untuk menghapus komponen dan peralatan dari pemasok berisiko tinggi di sektor-sektor kritis.
Kebijakan ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Keamanan Siber (Cybersecurity Act) dan dirilis Komisi Eropa pada Selasa (20/1).
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya serangan siber dan ransomware, serta kekhawatiran terhadap campur tangan asing, spionase, dan ketergantungan Eropa pada pemasok teknologi non-UE.
Komisi tidak menyebutkan nama perusahaan atau negara. Namun, kebijakan ini muncul di tengah pengetatan kontrol teknologi China di berbagai negara Eropa. Jerman sebelumnya telah membentuk komisi ahli untuk mengevaluasi ulang kebijakan dagang terhadap Beijing dan melarang penggunaan komponen China dalam jaringan 6G di masa depan.
Amerika Serikat lebih dulu menerapkan kebijakan pelarangan peralatan telekomunikasi baru dari Huawei dan ZTE pada 2022, serta mendesak sekutu Eropa mengambil langkah serupa.
Menurut Kepala Teknologi UE Henna Virkkunen, regulasi baru tersebut akan memperkuat perlindungan rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan kemampuan blok dalam merespons serangan siber.
"Dengan Paket Keamanan Siber yang baru, kami akan memiliki perangkat yang lebih kuat untuk melindungi rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi yang kritis, sekaligus memerangi serangan siber secara tegas," ujar Virkkunen, dikutip dari Reuters, Rabu (21/1/2026).
China Ngamuk
Huawei menyampaikan keberatan terhadap rencana UE. Perusahaan menilai kebijakan yang membatasi pemasok berdasarkan asal negara tanpa bukti teknis melanggar prinsip dasar UE dan aturan WTO.
"Kami akan memantau perkembangan proses legislatif ini dan mempertahankan semua hak untuk melindungi kepentingan kami," kata juru bicara Huawei.
Aturan baru ini akan berlaku pada 18 sektor kritis, seperti kendaraan terhubung, sistem pasokan listrik dan air, drone dan anti-drone, layanan cloud, perangkat medis, peralatan pengawasan, ruang angkasa, hingga semikonduktor.
Dalam proposal tersebut, operator seluler diberi waktu 36 bulan sejak daftar pemasok berisiko dirilis untuk menghentikan penggunaan komponen utama. Periode penghapusan untuk jaringan tetap dan satelit akan diumumkan kemudian.
Pembatasan terhadap pemasok dari negara berisiko hanya akan diberlakukan setelah penilaian risiko oleh Komisi atau minimal tiga negara anggota, serta berdasarkan analisis pasar dan dampak ekonomi.
Industri telekomunikasi memperingatkan potensi kenaikan biaya. Connect Europe mencatat beban regulasi berpotensi mencapai miliaran euro.
Revisi Undang-Undang Keamanan Siber masih harus melalui negosiasi dengan pemerintah negara anggota dan Parlemen Eropa sebelum resmi diterapkan.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
