12 hours ago
4
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Sektor keuangan global hari ini sedang diguncang oleh gempa kembar yang berpusat di dua kekuatan ekonomi utama dunia. Episentrum pertama di Washington, Amerika Serikat (AS) tempat lempeng tumpukan utang pemerintah AS lebih dari 40 triliun dolar AS. Gelombang kejut sekunder menghantam Tokyo, Jepang meruntuhkan nilai tukar yen sehingga kehilangan reputasi sebagai safe haven asset.
Hal ini sejalan dengan peringatan profesor ekonomi dari Harvard University, AS dan mantan Chief Economist International Monetary Fund (IMF), Kenneth Rogoff, pada wawancara dengan CNBC, 30 Agustus 2026, menyatakan bahwa "I think we will have some kind of debt crisis, financial repression, inflation, maybe something more dramatic. We might not be the only ones the U.K., France, Belgium."
Artinya, kita harus bersiap menghadapi krisis utang yang skalanya bisa sangat besar karena tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga di negara dengan perekonomian terbesar di dunia, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia.
Namun, permasalahannya menjadi semakin berat bagi pemerintah AS karena menghadapi potensi krisis utang besar sekaligus policy dilemma, yaitu dilema antara kebijakan moneter dan fiskal.
Bom Waktu Utang AS
Krisis utang pemerintah AS bersumber dari dua faktor, yaitu faktor dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, menurut Rogoff (CNBC, 2026), terkait dengan defisit fiskal AS yang mencapai 6-7 persen dari gross domestic product (GDP) yang biasanya hanya terjadi pada saat perekonomian AS mengalami resesi.
Jumlah utang pemerintah AS sangat besar mencapai rekor tertinggi sebesar 40,07 triliun dolar AS dan debt to GDP ratio sekitar 120 persen. Disertai jatuh tempo utang pada tahun fiskal 2026 juga sangat besar, sebesar 9,6 triliun dollar AS yang dibiayai dengan cara refinancing, yaitu utang lama dibayar menggunakan utang baru atau gali lubang, tutup lubang.
Bagian ini yang menurut saya menarik, otoritas fiskal dan moneter AS menghadapi dilema kebijakan. Dari sisi fiskal, menkeu AS, Scott Bessent, membutuhkan dana refinancing utang sebesar 9,6 triliun dolar AS dengan utang baru pada harga surat utang pemerintah AS, US treasury (UST) yang tinggi dan yield atau suku bunga rendah.
Padahal pada saat yang sama, premi risiko dan Credit Default Swap (CDS) AS meningkat. Akibatnya, penerbitan surat utang baru dilakukan dengan yield tinggi dan harga rendah sebagai kompensasi meningkatnya risiko gagal bayar utang pemerintah AS.
Sisi lain, sisi kebijakan moneter, ketua The Federal Reserve (The Fed) menghadapi tekanan inflasi tinggi, sekitar 3,4 persen pada Juli 2026. Hal ini mendorong Kevin Warsh, memberikan signal akan menaikkan Federal Funds Rate (FFR).
Kenaikan FFR dapat mendongkrak yield obligasi pemerintah AS yang berarti meningkatnya biaya refinancing utang bagi pemerintah AS. Konsekuensinya, pemerintah AS harus menerbitkan surat utang lebih banyak dengan yield atau bunga lebih tinggi untuk membayar utang lama.
Depresiasi Ekstrem Yen
Pemicu krisis kedua bersumber dari luar negeri, yaitu depresiasi ekstrem yen Jepang per dollar AS yang mencapai titik terlemah dalam lebih empat dekade terakhir, sejak tahun 1980-an, yaitu sekitar 163,99 yen per dollar AS pada 29 Juli 2026 (Trading Economics, 2026).
Pada tahun 1990-an awal, perekonomian Jepang memasuki era "The Lost Decade", yaitu periode "persistent deflation" yang mendorong Bank of Japan (BoJ) memberlakukan suku bunga ekstra rendah.
Sejak saat itu, terjadi fenomena "yen carry trade", yaitu meminjam dalam mata uang yen Jepang dengan suku bunga sangat rendah, lalu diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan dengan imbal hasil yang tinggi. Termasuk menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli UST dengan yield atau bunga lebih tinggi.
Namun, pada tahun 2022, fenomena "yen carry trade" menghadapi masalah, yaitu pada saat perekonomian Jepang keluar dari periode "persistent deflation" menuju periode inflasi tinggi.
Perekonomian Jepang berbalik arah dari deflasi minus 0,14 persen menjadi inflasi 0,2 persen. Bahkan, pada Januari 2023, inflasi Jepang mencapai titik tertinggi sebesar 4,3 persen secara tahunan. Hingga saat ini, inflasi Jepang masih sekitar 1,9 persen secara tahunan pada Juli 2026.
Implikasinya, sejak tahun 2022, BoJ mengakhiri era negative rate dengan menaikkan suku bunga acuan, dari minus 0,1 persen sebelum 19 Maret 2024 menjadi 0,1 persen setelahnya (positive rate).
Selanjutnya, suku bunga acuan BoJ naik menjadi 1,0 persen dalam rangka mengendalikan inflasi dan melawan tren pelemahan nilai tukar yen per dolar AS yang mencapai 162,58 yen per dollar AS pada 17 Juli 2026.
Kenaikan suku bunga acuan BoJ menyebabkan reversal arus modal ke Jepang. Menurunkan fenomena "yen carry trade", yaitu menggunakan dana murah dalam yen Jepang untuk membeli UST dan instrumen keuangan Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia.
Kenaikan suku bunga acuan Jepang berdampak ke aksi jual UST oleh investor Jepang. Aksi ini menurunkan harga UST dan menaikkan yield atau suku bungannya. Kondisi ini membebani refinancing utang pemerintah AS yang jatuh tempo pada tahun fiskal 2026.
Sebagai pemegang terbesar UST, mencapai sekitar 1,118 triliun dollar AS, langkah Jepang menjual UST dapat menciptakan tsunami finansial di pasar surat utang AS, yaitu menaikkan potensi gagal bayar utang pemerintah AS.
Menurut Ray Dalio (2026), pendiri Bridgewater Associates, langkah BoJ dapat menjadi sumber masalah besar di pasar surat utang AS. Membuat utang pemerintah AS memasuki situasi "the point of no return" dan fase "a Death Spiral".
Akhirnya, untuk menurunkan tekanan terhadap nilai tukar yen per dolar AS dengan dampak negatif paling kecil, pemerintah AS membantu BoJ mengintervensi pasar valas hingga mencapai 5-10 miliar dolar AS yang dibiayai dengan menjual mata uang euro.
Intervensi BoJ di pasar valas sebesar 58,97 milyar dolar AS ditambah partisipasi pemerintah AS sebesar 5-10 miliar dolar AS membuat yen Jepang menguat dari 163,99 menjadi 155 yen per dolar AS pada 31 Juli 2026.
Masalahnya karena dampak dari intervensi tersebut hanya sesaat. Setelahnya, nilai tukar yen Jepang per dollar AS kembali tertekan, menjadi 160 yen per dollar AS pada awal Agustus 2026.
Sehingga diperlukan opsi lain bagi BoJ, yaitu dengan memanfaatkan FIMA Repo facility milik The Fed. Fasilitas ini sengaja dibuat oleh The Fed untuk bank sentral negara lainnya yang memegang UST. BoJ memperoleh pinjaman dollar AS dengan jaminan UST yang dipegang oleh BoJ.
Sejalan dengan Rogoff (CNBC, 2026), opsi terakhir yang dapat dipilih oleh BoJ tetapi berpotensi menyebabkan tsunami finansial di pasar surat utang pemerintah AS adalah menaikkan suku bunga acuan dari saat ini 1,0 persen menjadi 1,5 persen.
Langkah ini akan berdampak sangat luas tidak hanya terhadap pasar surat utang pemerintah AS tetapi juga EMEs, termasuk Indonesia. Kenaikan policy rate BoJ mendorong reversal modal ke Jepang yang membuat likuiditas global surut, mirip fenomena alam air laut surut sebelum terjadi tsunami yang menurunkan harga UST disertai yield yang tinggi.
Mitigasi Risiko bagi Indonesia
Potensi efek domino kebijakan The Fed, Treasury Secretary (Kemenkeu AS), dan BoJ terhadap Indonesia dapat ditransmisikan melalui pasar keuangan yang ditandai oleh melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menurunnya harga Surat Berharaga Negara (SBN), naiknya suku bunga Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan berkurangnya tabungan valas di perbankan nasional.
Sejalan dengan kecenderungan di atas, beberapa langkah mitigasi risiko tsunami finansial global akibat potensi reversal modal asing dari pasar uang domestik dalam beberapa bulan ke depan, sebagai berikut:
Prioritas pertama, menaikkan kredibilitas fiskal dengan menjaga agar rasio defisit fiskal terhadap Gross Domestic Product (GDP) lebih kecil 3,0 persen. Konsisten dengan ketentuan bahwa rasio defisit fiskal terhadap GDP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sekitar 2,68 persen dan 2,40 persen dalam Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2027.
Mendorong agar debt to GDP ratio lebih kecil 40 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan 60 persen GDP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Memastikan Debt Service Ratio (DSR) berada di zona aman, sekitar 25 - 35 persen sesuai standar IMF. DSR mencerminkan kemampuan membayar utang pemerintah, yaitu rasio antara pembayaran pokok utang dan bunganya dengan total pendapatan dari ekspor dikali 100 persen.
Langkah kedua, menggunakan opsi monetary policy mix dengan berbagai instrumennya. Pada era suku bunga global yang tinggi, kebijakan menaikan dan menurunkan BI rate saja tidak cukup, perlu integrasi berbagai instrumen kebijakan moneter.
Sebagai contoh, dalam rangka menstimulasi konsumsi rumah tangga, perlu mengevaluasi total efektivitas implementasi kebijakan relaksasi uang muka pembelian rumah dan kendaraan bermotor dengan down payment (DP) nol persen.
Langkah ketiga, mengintervensi pasar valas secara terukur sehingga penggunaan cadangan devisa berdampak optimal terhadap kurs rupiah per dolar AS. Termasuk menggunakan instrumen SRBI untuk menarik modal asing dalam rangka menstabilkan nilai rupiah.
Langkah keempat, tetap mempertahankan atau bahkan menaikkan BI rate dalam rangka membendung arus modal keluar dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan memperhitungkan biaya penerbitan utang baru dan refinancing utang pemerintah Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp. 876,30 triliun dalam RAPBN 2027.
Akhirnya, kita perlu mengantisipasi pernyataan pengelola hedge fund dan pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, penulis buku berjudul "How Countries Go Broke: Principles for Navigating The Big Debt Cycle", perekonomian AS sedang menghadapi bahaya krisis utang besar karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan surat utang negaranya. Penerbitan surat utang baru tidak sebanding dengan minat investor memegang surat utang pemerintah AS.
(miq/miq)
