5 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepolisian Nepal menangkap mantan perdana menteri KP Sharma Oli pada Sabtu (waktu setempat) terkait dugaan perannya dalam penanganan brutal demonstrasi antikorupsi pada September 2025 yang menewaskan puluhan orang.
Mengutip The Guardian, setidaknya 77 orang tewas dalam pemberontakan pemuda antikorupsi pada September 2025, yang bermula dari larangan sementara penggunaan media sosial
Pihak berwenang menangkap pemimpin komunis berpengaruh tersebut di kediamannya di pinggiran ibu kota Kathmandu. Mereka juga menangkap mantan menteri dalam negeri Ramesh Lekhak, yang dituduh memerintahkan pihak berwenang untuk menembaki para demonstran.
Penangkapan tersebut diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Sudan Gurung melalui sosial media.
"Tidak ada yang berada di atas hukum. Kami telah menahan mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dan mantan menteri dalam negeri Ramesh Lekhak," kata Gurung, dikutip Sabtu (28/3/2026).
"Ini bukan balas dendam terhadap siapa pun, ini hanyalah awal dari keadilan," lanjutnya.
Mengutip AP News, penangkapan ini merujuk pada hasil investigasi komisi bentukan pemerintah yang merekomendasikan hukuman hingga 10 tahun penjara bagi Oli, Lekhak, serta kepala kepolisian saat insiden terjadi.
Laporan tersebut menyebut tidak ditemukan bukti jelas adanya perintah langsung untuk menembak. Namun, aparat dinilai lalai karena tidak berupaya menghentikan penembakan, sehingga menyebabkan korban jiwa, termasuk dari kalangan anak di bawah umur.
Juru bicara kepolisian, Om Adhikari, mengonfirmasi penahanan Oli dan menteri dalam negerinya, Ramesh Lekhak.
Sebagai informasi, rapper yang beralih profesi menjadi politisi, Balendra Shah, dilantik pada hari Jumat sebagai perdana menteri setelah memenangkan pemilihan parlemen pada 5 Maret 2026.
Penahanan tersebut terjadi sehari setelah Shah dan kabinetnya dilantik, menyusul pemilihan umum pertama sejak pemberontakan 2025 yang menggulingkan pemerintahan Oli.
Kerusuhan meluas ke seluruh negeri pada hari berikutnya ketika gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah dibakar, yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan.
Sebuah laporan yang didukung pemerintah Nepal mengenai pemberontakan mematikan tersebut merekomendasikan agar para pejabat diadili.
Shah dan Gurung telah berjanji akan menegakkan keadilan bagi mereka yang tewas dan terluka.
Demonstrasi yang dipicu oleh aktivis Generasi Z memaksa penunjukan perdana menteri perempuan pertama Nepal, Sushila Karki, pada 12 September 2025. Karki adalah mantan hakim Mahkamah Agung yang bertugas selama masa transisi menjelang pemilihan umum.
Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama di negara itu sejak protes yang dipimpin pemuda melawan korupsi dan tata kelola yang buruk pada 8 dan 9 September, yang menewaskan 76 orang dan melukai lebih dari 2.300 orang. Kerumunan yang marah membakar kantor perdana menteri dan presiden, pos polisi, serta rumah para politisi terkemuka yang terpaksa melarikan diri dengan helikopter militer.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
