Lapor Pak Prabowo! Uang Korupsi CPO Rp13,2 T Bisa Beri MBG 4 Juta Anak

Jakarta, CNBC Indonesia - Kembalinya dana hasil korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp 13.255.244.538.149 ke kas negara bukan sekadar penegakan hukum, melainkan sebuah momentum langka untuk mengubah kerugian negara menjadi investasi generasi emas.

Angka yang fantastis ini membuka diskursus strategis yaitu bagaimana alokasi paling optimal untuk memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat?

Berikut adalah analisis mendalam untuk membedah potensi dana tersebut jika dialokasikan ke dua program unggulan pemerintah yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Sekolah Rakyat.

Menggunakan data dan asumsi yang terukur, kami menyajikan empat skenario alokasi untuk melihat seberapa jauh dana jumbo ini dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Asumsi dan Landasan Data Riset

Untuk memastikan analisis yang akurat, perhitungan didasarkan pada parameter berikut:

• Total Dana Tersedia: Rp 13.255.244.538.149

• Biaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 15.000 per anak per hari, dengan asumsi 220 hari sekolah efektif. Total biaya per anak per tahun: Rp 3.300.000.

• Biaya Program Sekolah Rakyat:

  • Biaya Pembangunan Fisik: Rp 5.570.000.000 per unit sekolah (berdasarkan dari laporan).

  • Biaya Operasional & Beasiswa Penuh: Rp 48.200.000 per siswa per tahun (berdasarkan dari laporan).

Skenario 1: Fokus Penuh pada Gizi (100% Alokasi ke MBG)

Jika seluruh dana dialokasikan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting, dampaknya akan terasa secara masif dan merata di tahun pertama.

• Perhitungan: Rp 13.255.244.538.149 / Rp 3.300.000 per anak

• Hasil: Dana ini dapat membiayai 4.016.740 anak untuk mendapatkan makan bergizi gratis selama satu tahun ajaran penuh.

Alokasi ini secara langsung dapat memberikan intervensi gizi kepada lebih dari 4 juta anak Indonesia. Angka ini setara dengan seluruh populasi siswa SD di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta digabungkan. Dampak jangka panjangnya adalah potensi penurunan angka stunting, peningkatan daya konsentrasi belajar, dan fondasi SDM yang lebih sehat dan produktif.

Skenario 2: Fokus Penuh pada Pendidikan (100% Alokasi ke Sekolah Rakyat)

Skenario ini terbagi menjadi dua opsi ekstrem: membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya, atau memberikan beasiswa kepada siswa sebanyak-banyaknya.

Opsi A: Pembangunan Infrastruktur Fisik Maksimal

• Perhitungan: Rp 13.255.244.538.149 / Rp 5.570.000.000 per sekolah

• Hasil: Mampu membangun 2.380 unit Sekolah Rakyat baru.

Terjadi lompatan kuantum dalam penyediaan akses pendidikan berkualitas. Namun, skenario ini mengandung risiko kritis: terciptanya ribuan gedung sekolah baru yang kosong tanpa anggaran operasional untuk menjalankan proses belajar-mengajar.

Opsi B: Beasiswa Pendidikan Maksimal

• Perhitungan: Rp 13.255.244.538.149 / Rp 48.200.000 per siswa

• Hasil: Mampu memberikan beasiswa penuh selama satu tahun kepada 275.005 siswa.

Skenario ini memberikan kesempatan emas yang mengubah hidup bagi lebih dari 275 ribu anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan unggulan. Namun, ini tidak menciptakan kapasitas atau akses baru jika infrastruktur sekolahnya belum tersedia.

Skenario 3: Alokasi Berimbang (50% Gizi, 50% Pendidikan)

Skenario ini mencoba mengambil jalan tengah, dengan membagi dana secara merata sebesar Rp 6.627.622.269.074 untuk masing-masing program.

• Hasil Alokasi MBG: Mampu membiayai 2.008.370 anak selama satu tahun.

• Hasil Alokasi Sekolah Rakyat:

  • Opsi A (Infrastruktur): Membangun 1.190 unit sekolah baru.

  • Opsi B (Beasiswa): Membiayai 137.502 siswa selama satu tahun.

Pendekatan ini mengatasi dua masalah secara simultan. Pemerintah dapat memberikan makan bergizi kepada 2 juta anak, sambil tetap melakukan ekspansi pendidikan baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberian beasiswa, meskipun dengan skala yang lebih kecil di masing-masing sektor.

Skenario 4: Investasi Proporsional (Membangun Ekosistem Fungsional)

Ini adalah skenario paling strategis yang menjawab kelemahan skenario lainnya. Setiap sekolah yang dibangun langsung diisi dan dibiayai operasionalnya untuk tahun pertama, menciptakan ekosistem pendidikan yang langsung berjalan.

• Asumsi: Kapasitas rata-rata 360 siswa per sekolah.

• Biaya per "Paket Sekolah Fungsional":

  • Biaya Pembangunan: Rp 5,57 Miliar per sekolah

  • Biaya Operasional (360 siswa x Rp 48,2 Juta): Rp 17,352 Miliar

  • Total Biaya per Paket: Rp 22,922 Miliar

• Perhitungan: Rp 13.255.244.538.149 / Rp 22.922.000.000 per paket

• Hasil Akhir:

  • Pembangunan Infrastruktur: 578 unit Sekolah Rakyat baru yang siap digunakan.

  • Beasiswa Penuh (Tahun Pertama): 208.080 siswa (578 sekolah x 360 siswa) akan langsung tertampung dan dibiayai penuh.

  • Total Anggaran Terpakai: Rp 13.248.916.000.000

  • Sisa Anggaran: Rp 6.328.538.149 (dapat digunakan sebagai dana tak terduga atau pelatihan guru).

Skenario ini adalah definisi dari investasi yang berkelanjutan. Dana korupsi tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi langsung bertransformasi menjadi 578 pusat pendidikan unggulan yang hidup dan beroperasi, memberikan kesempatan transformatif bagi lebih dari 208 ribu anak sejak hari pertama.

Ini adalah cara paling efektif untuk memastikan dana tersebut tidak menciptakan proyek mangkrak dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata dan terukur bagi masyarakat terdepan, terluar, dan tertinggal.

-

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)