2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN/Bappenas sekaligus Ketua Dewan Pengarah SDI, Rachmat Pambudy menegaskan urgensi Undang Undang (UU) Satu Data Indonesia.
Ia mengatakan masih banyak masalah yang dihadapi saat ini terkait dengan data.
"Kita sering mendengar dalam suatu tagline bahwa data is a new oil, data is a new gold dan pada masa-masa yang akan datang, data itu jauh bernilai daripada komoditas-komoditas berharga yang saat ini punya nilai ekonomi tinggi," katanya saat rapat kerja bersama Baleg DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).
Namun, Rachmat menjelaskan untuk menjadikan data itu bernilai diperlukan mekanisme agar data itu benar-benar bernilai.
"Karena itu, meskipun data ini berharga dan ada di mana-mana, namun kita mencarinya justru tidak ada di mana-mana," katanya.
Hal tersebut dijelaskan oleh Rachmat terjadi karena data tersebar dan sangat terfragmentasi.
"Duplikasi data, belum adanya kerangka regulasi yang terintegrasi di tingkat nasional," imbuhnya.
Rachmat mengungkapkan bahwa data saat ini tidak hanya merupakan statistik semata, namun lebih luas mencakup berbagai hal sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini.
"Tidak hanya berkaitan dengan statistik angka numerik, tetapi juga data statistik yang ada hubungannya dengan bidang keuangan, dan juga data lain yang berkaitan dengan halal yang berbasis, observasi bumi seperti cita-satelit, geospasial, dan remote sensing, data sumber di alam seperti emisi karbon, biodiversity, hingga data genomik yang bernilai sangat penting bagi keberlanjutan bumi dan manusia," paparnya.
"Dan termasuk juga data dalam konteks kemajuan teknologi, di mana kita mengenal data transaksi digital yang biasanya terdapat di sektor perbankan, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan," kata Rachmat.
Kompleksitas data pun semakin terasa karena data tersebar di berbagai sektor dan juga di pemerintahan daerah hingga desa.
"Dan juga data ini makin penting, sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, data ada di mana-mana, malah pun dalam prakteknya sulit dicari dan diakses, karena itulah kita penting untuk membuat data atau satu data Indonesia."
Kementerian PPN/Bappenas mencatat portal data.go.id telah memuat 493.151 dataset dengan partisipasi 72 kementerian/lembaga, 31 provinsi, dan 314 kabupaten/kota per hari ini.
(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]
