3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat baru di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, imbas dari kasus suap pejabat KPP Madya Jakarta Utara yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Purbaya mengatakan, meskipun tak seluruh pejabat pajak yang tergantikan jabatannya itu terlibat langsung dalam kasus suap atau korupsi yang tengah diusut KPK itu, rotasi perlu dilakukan supaya tak mengganggu kinerja seluruh struktur Kanwil DJP Jakarta Utara.
"Kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK," kata Purbaya dalam acara pelantikan empat pejabat baru di lingkungan Kanwail DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Adapun pejabat baru yang dilantik ialah Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Lalu, Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utaran. Adapula Andika Arisandi selaku Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara serta Hadi Suprayitno sebagai Hadi Suprayitno Kepala Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Khusus untuk pergantian Kepala KAnwil DJP Jakarta Utara, Purbaya menegaskan, tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun, ia menegaskan, rotasi ini dan merumahkan kanwil itu menjadi pengingat untuk pejabat lain supaya tak lalai mengawasi bawahan.
"Diistirahatkan dulu sementara, di rumah kan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia. Walaupun dia gak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil,dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya," tegas Purbaya.
Sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mengusut lebih dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Kasus suap pajak di lingkungan pegawai KPP Madya Jakarta Utara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan tersangka penerima suap/gratifikasi, yakni pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah konsultan pajak dari perusahaan swasta.
KPK menetapkan tersangka penerima suap/gratifikasi, yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), dan tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB). Kemudian, tersangka pemberi yakni Konsultan Pajak PT WP Abdul Kadim Sahbudin (ABD) dan Staf PT WP Edy Yulianto (EY).
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
