3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama pertumbuhan ekonomi atau Economic Growth Partnership (EGP) bersama dengan Inggris.
Melansir keterangan resminya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto penandatanganan tersebut bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Inggris melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang berorientasi dan fokus kepada isu-isu strategis di masa depan.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan EGP menjadi fondasi yang sangat penting untuk mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan inovasi antara Indonesia dan Inggris.
"Kemitraan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang memerlukan dukungan perdagangan dan investasi yang besar, khususnya dari sektor swasta dan mitra strategis internasional lainnya. Dokumen EGP merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ujar Airlangga dikutip Rabu (21/1/2026).
Adapun perjanjian tersebut juga dirancang sebagai kerangka kerja sama yang praktis dan berorientasi pada pelaku usaha, mencakup sektor-sektor prioritas seperti energi bersih, ekonomi digital, keuangan, pendidikan, infrastruktur dan transportasi, pertanian dan pangan, kesehatan dan life sciences, penguatan rantai pasok, serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
"Melalui kemitraan tersebut, Indonesia dan Inggris diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi masing-masing secara optimal di tengah dinamika perekonomian global," ujarnya.
Airlangga juga menekankan bahwa Inggris merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa. Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Inggris mencapai US$2,78 miliar dan menunjukkan tren peningkatan sejak 2020, dengan pola perdagangan yang saling melengkapi.
"Di sisi investasi, realisasi investasi Inggris di Indonesia tercatat sebesar US$402,6 juta pada triwulan III-2025, terutama pada sektor-sektor pertambangan, industri pangan, pertanian, serta kawasan industri dan jasa," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
